KLIKJATIM.Com | Sumenep - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah merampungkan tahapan harmonisasi antara hasil pembahasan komisi-komisi dengan penjelasan Bupati terkait penggunaan anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca juga: Stok Menipis, Harga Cabai di Sumenep Melonjak Tajam Saat Musim Hujan
Dari proses tersebut, DPRD menemukan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar. Namun angka ini justru berbanding terbalik dengan realisasi Pembiayaan Netto yang tercatat mencapai Rp441,24 miliar. Selisih antara keduanya menghasilkan defisit sebesar Rp181,45 miliar.
Kendati terjadi defisit, kondisi ini dianggap masih lebih baik bila dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp411,54 miliar.
Dengan demikian, tren pengelolaan fiskal daerah dinilai tetap mengarah pada perbaikan dan menunjukkan progres positif dalam pembangunan.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan pentingnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pada masyarakat.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara bijak dan kreatif, bukan dengan memperbanyak pungutan atau retribusi yang justru menyulitkan rakyat.
“Strategi peningkatan PAD tetap harus digalakkan. Namun, jangan sampai masyarakat dibebani pajak atau pungutan yang tidak proporsional. Pemerintah perlu menggali potensi daerah secara cerdas dan terarah,” ujar H. Zainal Arifin dalam rapat paripurna pembahasan laporan Banggar, Senin (2/6).
Baca juga: Pesilat Muda Sumenep Persembahkan Perak untuk Jawa Timur di Popnas Jakarta
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya karena adanya peningkatan PAD sebesar 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memperoleh predikat "Sangat Berhasil" serta diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, menjadi poin penting yang mendapat pengakuan dari lembaga legislatif.
“Capaian-capaian ini layak diapresiasi dan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Namun pemerintah juga tidak boleh mengabaikan berbagai rekomendasi yang telah kami sampaikan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” lanjut politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: Penyidik Diminta Selidiki Dugaan Jaringan Korupsi BSPS di Disperkimhub Sumenep
Zainal Arifin juga mengajak Pemerintah Daerah untuk terus menjaga stabilitas anggaran serta mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat memaksimalkan potensi lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kreativitas dalam mengeksplorasi kekayaan daerah harus terus diasah agar hasilnya benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (ris)
Editor : Hendra