BOJONEGORO | KLIKJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Malowopati pada Selasa (25/03/2025). Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, berharap Musrenbang ini mampu merumuskan kebijakan serta program pembangunan strategis yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
“Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan yang merupakan janji politik kami, Bupati dan Wakil Bupati. Ini disinergikan dengan visi-misi pembangunan nasional maupun provinsi,” ujar Bupati Wahono.
Baca Juga :Bupati juga menegaskan bahwa selama 100 hari kepemimpinannya, dirinya bersama Wakil Bupati Nurul Azizah telah merencanakan dan melaksanakan dua linimasa program.Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Kompak Hadiri Safari Ramadhan di GOR Dolokgede
Dua linimasa program tersebut terdiri dari program kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan. Program kemasyarakatan mencakup Gemati, Ngopi, Kusumo, Pekerti, dan Festival Ramadhan.
Sedangkan dalam tata kelola pemerintahan, Pemkab mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan konsep satu OPD satu Inovasi serta delapan program Quick Wins.
Delapan program Quick Wins yang diusung Pemkab Bojonegoro, antara lain, sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi, penataan regulasi dan revitalisasi BUMD, dengan pembentukan dana abadi dan BRIDA.
Baca Juga :Kemudian, ketersediaan air dengan instalasi pemanen air hujan, perlindungan sumber mata air, dan penggalian air bawah tanah, kesejahteraan petani melalui program pertanian Petruk Tani, penyediaan pupuk, stabilisasi harga pasca panen, dan asuransi pertanian.Wabup Bojonegoro Hadiri Grand Final Ramadan Fest Tahfidz Qur’an
Selanjutnya, pendidikan unggul dengan Program Beasiswa Makmur Membanggakan, peningkatan layanan kesehatan, RS unggulan, dan telemedicine, lingkungan berkelanjutan melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan.
Bupati Wahono menjelaskan bahwa untuk memutus rantai kemiskinan, Pemkab Bojonegoro telah merancang sejumlah program bantuan bagi masyarakat.
“Beberapa program di antaranya adalah bantuan kolam dalam buis deker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur beserta pakan, obat, vitamin, dan kandangnya, serta bantuan bibit sayuran,” katanya.
Selain itu, Pemkab juga memberikan bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik bagi keluarga tidak mampu, serta akses air bersih.
Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Program tersebut juga didukung oleh pemerintah desa dengan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD),” imbuhnya.
Bupati Wahono menegaskan bahwa pembangunan di Bojonegoro harus berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Pendidikan berkualitas yang merata, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas keluarga merupakan prioritas utama,” ujarnya.
Baca juga: HMI Bojonegoro Dukung Program GAYATRI, Siap Kolaborasi dengan Pemkab
Selain pengembangan SDM, Pemkab Bojonegoro juga akan mengoptimalkan inovasi dan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.
“Transformasi dan literasi digital masyarakat harus dipercepat. Ini akan memperkuat kapasitas kewirausahaan petani dan UMKM,” tambahnya.
Dalam membangun ekonomi dan SDM, Bupati Wahono menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami berkomitmen terhadap prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership) demi transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi,” jelasnya.
Dengan dukungan teknologi digital, Pemkab Bojonegoro menargetkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Diperlukan pemikiran serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJMD 2025-2029 merupakan tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Ini adalah bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahun),” kata Gunawan.
Gunawan menambahkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu misi utama Pemkab Bojonegoro untuk periode 2025-2030.
“Kita harus mampu memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan agar manfaatnya berkelanjutan,” jelasnya.
Baca Juga :Melalui Musrenbang dan FKP ini, Pemkab Bojonegoro ingin menghimpun aspirasi masyarakat terhadap arah kebijakan dan program pembangunan.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran pembangunan,” paparnya.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya masukan dan rekomendasi kebijakan dari peserta Musrenbang dan FKP.
“Hasil musyawarah ini akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musrenbang dan FKP, serta menjadi landasan perumusan kebijakan daerah,” ungkap Gunawan.
Di akhir kegiatan, para peserta Musrenbang dan FKP sepakat untuk menjaga keberlanjutan forum ini dalam periode pembangunan berikutnya.
“Diharapkan dengan kesepakatan ini, pelaksanaan Musrenbang pada periode selanjutnya tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya. (fif/fiq)
Editor : M Nur Afifullah