KLIKJATIM.Com | Jember - Penundaan penyaluran bansos yang dilakukan Pemkab Jember mendapat tanggapan negatif dari sejumlah masyarakat Jember. Khususnya masyarakat penerima program bansos dari pemerintah.
Menurut salah seorang warga, Holilah (30), pemberian bansos yang diterimanya setiap bulan memberikan manfaat positif bagi dirinya. Terlebih bagi keluarga penerima manfaat seperti dirinya, yang harus hidup dalam kondisi kurang mampu bersama dengan 5 anggota keluarga lainnya.
Baca juga: Sepasang Remaja Kepergok Mesum di Semak-semak di Rambipuji Jember, Endingnya Begini
"Saya satu keluarga ada 6 orang, ada bapak dan ibu mertua, saya dan suami, anak satu dan anak yatim yang ikut dengan saya, anak kandung adik saya yang sudah meninggal. Anak yatim itu saya rawat sejak kecil," kata Holilah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di rumahnya, Kamis 17 Oktober 2024.
"Dengan adanya bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang saya terima. Itu Alhamdulillah sangat membantu. Saya dapat bantuan sudah lama sekitar 2-3 tahunan ini," sambungnya.
Menurut Holilah, adanya bantuan yang setiap dua bulan sekali dia terima, memberikan manfaat cukup banyak.
"Terlebih buat bantu-bantu pendapatan di rumah. Karena suami saya juga hanya bekerja serabutan buruh tani, dan saya dagang pecel lontong. Alhamdulillah BLT itu program pemerintah yang bermanfaat," ujarnya.
Namun dengan adanya penundaan dan penghentian sementara yang disampaikan pemerintah. Terlebih dikaitkan dengan momen Pilkada 2024 membuatnya kecewa. Hal itu, kata perempuan warga Dusun Gudangrejo, Desa/Kecamatan Rambipuji, Jember itu, adalah persoalan berbeda.
"Ya kalau bantuan itu benar-benar ditunda, saya sangat kecewa mas. Jangan dikait-kaitkan dengan politik lah, rakyat kecil kan juga kecewa. Bantuan kan tidak ada hubungannya dengan politik. Saya menerima bantuan dua bulan sekali itu, sangat bermanfaat," ujarnya.
Pernyataan sama juga disampaikan oleh Devi Ika Yustiantini (34), perempuan yang ibunya Suyati (65) mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) setiap dua bulan sekali.
Devi mengaku resah dengan pernyataan pemerintah khususnya juga sampai di wilayah Kemensos RI. Dengan dalih penundaan penyaluran bansos hanya karena momen pilkada.
"Manfaatnya itu (bansos pemerintah) ya banyak mas, salah satunya kebutuhan-kebutuhan ibu bisa terpenuhi. Ibu saya menerima bantuan sudah lama, kurang lebih 2 tahun dari BPNT. Buat kalangan seperti ibu dan saya, sangat bermanfaat sekali (bansos) itu," ujar Devi saat dikonfirmasi terpisah.
Baca juga: Tukang Bangunan Jember Naik Haji,Tabungan Uang Koin Rp 1.000 Selama 14 Tahun
Devi tegas mengatakan tidak setuju dengan dalih pemerintah menghentikan penyaluran bansos yang bermanfaat bagi masyarakat hanya karena momen pilkada 2024, dan berdalih untuk menjaga netralitas.
"Kalau bantuan itu ditunda karena Pilkada, tentu saya tidak setuju mas. Karena Pilkada sama BLT entah itu BPNT atau PKH, kan tidak ada hubungannya," ungkapnya.
Baca juga: Pelindo Multi Terminal Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas PanganMenurut Devi, persoalan pilihan dalam Pilkada itu tergantung individu masing-masing.
"Jadi terserah mau pilih siapa, bukan karena nanti dapat BLT jadi pilih ini, kita pilih paslon memang dari hari nurani, bukan dari apa-apanya," tegasnya.
"Terkait sasaran penyaluran bansos, Alhamdulillah semua dapat dan sesuai sasaran. Meskipun ada yang tidak dapat BPNT, tapi nanti juga akan dapat (bantuan) beras yang dari bulog itu 10 kg. Saya harap pemerintah bijak untuk mengambil keputusan," imbuhnya menegaskan.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Jember akan menunda penyaluran bansos, dengan dalih untuk menjaga situasi kondusif dan menghindari ketidaknetralan saat Pilkada. Melalui rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin 14 Oktober 2024 kemarin.
Baca juga: Verval Data Warga Miskin Jember Hadapi Medan Berat, ASN Tempuh Jalur Ekstrem Demi Akurasi Bansos
Sekda Pemkab Jember, Hadi Sasmito mengatakan bahwa program yang berbasis kemasyarakatan akan dihentikan sementara waktu. Program berbasis kemasyarakatan itu berkaitan dengan bansos, dana hibah, dan honor guru ngaji.
Alasan penghentian program yang berbasis kemasyarakatan itu, kata Hadi, karena dalam kurun waktu bulan Oktober hingga November 2024 adalah masa Pilkada serentak.
Selain itu, Hadi juga menyebut bahwa alasan program-program tersebut dihentikan agar penegakkan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember berjalan dengan baik.
Terkait penundaan penyaluran bansos itupun, juga disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dikutip dari media detik.com, Gus Ipul mengaku akan mengikuti rekomendasi dari KPK terkait penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada. Menurut Gus Ipul, saran dan rekomendasi dari KPK tersebut adalah hal yang baik. (qom)
Editor : Muhammad Hatta