KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur sasaran penanganan maupun pencegahan kumuh perkotakaan pada program Kota tanpa kumuh. Wilayah kumuh di kabupaten Bojonegoro tahun 2021 sesuai SK Bupati No. 188/131/KEP/412.013/2021 seluas 100,96 ha yang tersebar di wilayah Kota kabupaten Bojonegoro.
[irp]
Baca juga: Pemkab Gresik Perkuat Layanan Jemaah Haji, Sediakan Obat dan Kursi Roda untuk Lansia
Sebagai laporan dan strategi penanganan kumuh di Bojonegoro tahun 2021, Pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro Bersama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Bojonegoro mengajak berbagai pihak untuk ikut andil dalam pencegahan maupun penanganan kumuh. Hal tersebut disampaikan pada Lokakarya Program KOTAKU Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (7/12/2021) – Rabu (8/12/2021) melalui daring Zoommeeting yang dihadiri oleh OPD-OPD di Bojonegoro, Pers, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Tim Program di bawah naungan PUPR, dan utusan Pemda Provinsi Jatim.
Anwar Muktadlo selaku Kepala Bappeda Bojonegoro menyampaikan, Bojonegoro masih menyisakan luasan kumuh di wilayah perkotaan. Dengan lokakarya ini, baik Pemerintah maupun masyarakat memiliki komitmen penuh dalam peningkatan kualitas permukiman dan infrastrukturnya untuk pengurangan luasan kawasan kumuh hingga 0%, dan melakukan upaya pencegahan di lokasi non kumuh agar tidak tumbuh kumuh baru.
Menurutnya, rangkaian materi yang disampaikan pada acara lokakarya ini memang menekankan pada kolaborasi penanganan dan pencegahan kumuh, terutama oleh Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda melalui OPD-OPD terkait, pihak swasta, maupun masyarakat. Selain itu, terbentuknya POKJA PKP Kabupaten sebagai wadah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan maupun kegiatan penanganan kumuh antar OPD.
Baca juga: Bupati Gresik Pimpin Pembukaan TMMD ke-128, Fokus RTLH hingga Infrastruktur Desa
Sementara itu, Dinas PKPCK Bojoneggoro, M. Zamroni menyampaikan, strategi saat ini dalam upaya menurunkan wilayah kumuh sesuai SK Bupati, selain intervensi dari APBD, program Kotaku, BSPS, maupun program lainnya, ada CSR juga yang ikut andil dalam hal ini. "Memang kami berharap adanya kolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah di perkotaan” katanya
Dikatakan, Tahun 2021, selain mendampingi wilayah lokasi pencegahan, program kotaku telah melakukan tugas pendampingan infrastruktur terhadap kelurahan/desa yang mendapatkan dana Cash For Work (CFW)/Padat Karya Tunai dari APBN.
“Ada 4 Kelurahan/desa di Bojonegoro yang mendapatkan dana CFW yaitu di Desa Sukorejo, Campurejo, Semanding, dan Kelurahan Banjarejo, Ini adalah program baru dari Dirjen Cipta Karya untuk membantu pemerintah atas dampak Covid-19 melalui kegiatan padat karya. Kegiatan infrastruktur ini memang tidak pyur konstruksi, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan normalisasi Infrastruktur hasil pembagunan IBM sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat," imbuhnya
Baca juga: Ziarah ke Gresik, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Doakan Bangsa dan Dukung Pengembangan Wisata Religi
Sementara itu, Abdus Salam tim leader program KOTAKU Jatim menekankan sinergitas dengan masyarakat. Sehingga semua infrastruktur yang telah dibangun akan menjadi persoalan jika tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat sendiri. Karena dalam program KOTAKU ada instrumen pemelihara dan pemanfaat oleh masyarakat.
“Jika masyarakat pasif maka infrastruktur akan tidak bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jika infrastruktur tidak dirawat akan menjadi sia-sia. Sehingga tidak ada keberlangsungan dari masyarakat,” pungkas Abdus Salam. (bro/adv)
Editor : M Nur Afifullah