KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Terkait rencana sembako dikenakan PPN dihujani kritikan dari berbagai pihak. Bahkan wacana tersebut dinilai kebijakan yang anomali alias keblinger dimasa Pandemi Covid-19.
[irp]
"PPN Sembako adalah keputusan yang anomali ditengah kondisi seperti ini (Pandemi)," kritik Joko Cahyono Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (14/6/2021).
Terlepas apapun itu, ia menilai, stetmen Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam mengkakulasi angka-angka dan logika berfikirnya tidak bisa diterjemahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Menurut Politisi Partai NasDem ini, sebelum mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bu menteri melakukan kajian sosial soal dampaknya. "Apalagi kondisi saat ini masa pandemi. Banyak masyarakat kesulitan mencari kebutuhan sehari-hari. Jangan lah negara menambah beban dan permasalahan baru, yang mana satu problem sebab akibat pandemi belumlah teratasi dengan seksama," imbuhnya.
Pria yang juga sebagai Ketua DPD NasDem Kabupaten Pasuruan dengan tegas menolak PPN sembako. "Penolakan PPN sembako usai kami bahas bersama anggota Fraksi NasDem. Dan kami sepakat menyatalan menolak," tandasnya.
Kaji Joko sapaanya menambahkan, seharusnya dilakukan intensifikasi dan optimalisasi WP yang sudah ada. Terutama para konglomerat (sultan-sultan) penunggak pajak untuk dilakukan pengawasan dan penarikannya. Hal tersebut dilakukan memperkecil kebocoran alias ngowosnya pajak. (bro)
Editor : Redaksi