KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Gresik akan melakukan sejumlah program pemberdayaan alam dan lingkungan di Pulau Bawean. Para anggota legislatif melakukan Forum Focus Group Discussion (FGD) di Dua Kecamatan Pulau Bawean beberapa hari lalu.
[irp]
Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengatakan, pihaknya melihat potensi sektor pertanian dan perikanan di Pulau Bawean. Utamanya bubidaya porang di Pulau Bawean.
“Lahan dan potensi alamnya sangat mendukung pulau Bawean sebagai lokasi budidaya Porang, yang hari ini menjadi salah satu komodi expor Indonesia,” katanya, Minggu (6/6/2021).
Bersama pihak Bank BRI dan Muspika setempat ketua DRPD siap memberikan dukungan kepada para petani porang di Bawean.
“Kami siap memberikan support kepada para petani di Pulau Bawean,” ujarnya.
Pria asal Wringinanom ini juga mendorong kepada eksekutif pemerintah untuk segera melakukan pengadaan lahan untuk tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
“Pengadaan lahan untuk TPST dipulau Bawean harus segera direalisasikan, disamping alokasi anggaranya sudah disiapkan di APBD tahun 2021 ini,” paparnya.
Baca juga: Tren Perceraian di Sumenep Terus Meroket, Pertengkaran Jadi Pemicu Utama
Menurutnya, kebutuhan warga Bawean akan adanya TPST sudah sangat urgen, karna dalam rangka menjaga lingkungan yang bersih.
“Sehingga bisa menjaga ekosistem laut kita dari pencemaran sampah, dan wisata alam, baik itu pantai dan lainnya bisa memicu tumbuhnya perekonomian di Pulau Bawean,” pungkasnya.
Ketua Himpunan Petani dan Pengusaha Porang Nusantara (Hippora) Abdul Hamid mengatakan, para petani porang DI Bawean sudah melaksanakan penanaman sejak tahun 2020.
Yang awalnya pinjaman modal dari bank yang bekerja sama dengan BUMDes, tapi ini belum berjalan lancar karena ada pembengkakan modal.
Baca juga: Gandeng Polda Jatim, MPM Honda Jatim Perkuat Sistem Tanggap Darurat dan Kesiapsiagaan Karyawan
“Harapannya, modal untuk pinjaman Kur di Bank bisa dilakukan di Bawean. Karena regulasinya sudah ada, bahkan di Madiun sudah dilakukan,” katanya.
Dan di Bawean sendiri sudah tertanam 350.000 pohon porang, yang masih belum masif karena belum ada modal untuk perluasan pembibitan.
“Kami di Jawa Timur sudah di jatah oleh Pemerintah terkait porang Rp 5 Triliun dan itu belum terlealisasi di Pulau Bawean,” imbuhnya. (adv)
Editor : Redaksi