KLIKJATIM.Com | Surabaya--Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim menggelar aksi di depan DPRD Jatim, Jumat (20/9/2019). Dalam aksinya, PMII Jatim mempersoalkan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar tak kunjung dituntaskan oleh KPK.
“Kami ambil contoh kasus mangkrak E-KTP dimana ada pengakuan Setya Novanto banyak tokoh terlibat misalnya Puan Maharani dan Pramono Anung yang tak kunjung diproses dan dinaikkan,” jelas Mohammad Ikhwan salah satu peserta aksi, Jumat(20/9/2019).
Baca juga: Gubernur Khofifah Ajak PMII Bersinergi Bangun Jawa Timur
[irp]
Mahasiswa asal UIN Sunan Ampel Surabaya itu menilai, dalam mengusut kasus korupsi lembaga anti rasuah itu terkesan tebang pilih.
tersebut mengatakan pihak KPK seperti tebang pilih dalam menangakan kasus korupsi besar terkesan tebang pilih.
Baca juga: PMII Tuban Tuding Layanan Kesehatan di Kabupaten Tuban Jeblok
“Lihat itu kasus PT Garuda Indonesia dan BLBI yang sampai saat ini jalan di tempat,” jelas Ikhwan.
[irp]
Tak hanya itu, kata Ikhwan, pimpinan KPK telah mengeluarkan pernyataan yang mengacaukan publik. Pernyataan pimpinan KPK telah mengendalikan mandat kepada presiden, dinilai tidak ada aturannya.
Baca juga: Soroti Masalah Sampah Overload, Demonstrasi Mahasiswa di Ponorogo Nyaris Ricuh
"Pernyataan pimpinan KPK tersebut menimbulkan kontradiksi kegaduhan public dan kami anggap cacat secara etis,” tandasnya.
Aksi demontrasi yang dilakukan PMII Jatim juga dilakukan kader-kader PMII di tempat lain sesuai instruksi PB PMII. Surat instruksi menyerukan aksi itu dikeluarkan setelah Menpora Imam Nahrawi yang juga kader PMII ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah KONI yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp 26 miliar oleh KPK. (Try/mkr)
Editor : Redaksi