KLIKJATIM.Com | Jember—Melonjaknya pasien positif covid-19 di Kabupaten Jember membuat pemerintah mengambil langkah cepat. Di antaranya menyiapkan hotel sebagai tempat pasien yang menjalani isolasi.
[irp]
Baca juga: INKA Ekspor Lagi 2 Unit Lokomotif ke Australia, Sinergi BUMN Tembus Pasar Global
Bupati Jember, dr Faida MMR mengatakan, ada dua hotel yang direncanakan untuk tempat perawatan. Namun demikian, hanya ada satu hotel yang lebih siap untuk menjadi tempat perawatan tersebut.
“Sampai hari ini, 11 kecamatan masuk zona oranye. Tidak ada yang kuning maupun hijau. Sementara itu, ada 20 kecamatan dalam kondisi merah,” kata Faida yang baru saja kembali kerja usai cuti kampanye di Pilbup Jember.
Faida mengatakan, perlu mempelajari perkembangan data yang ada untuk menyikapi naiknya angka positif di Kabupaten Jember yang dalam dua bulan terakhir ini naik luar biasa.
Kenaikan pada satu bulan terakhir, jelasnya, jauh lebih tinggi daripada delapan bulan sebelumnya. Angka kematiannya juga meningkat dari 8 bulan sebelumnya. Kondisi rumah sakit pun sudah penuh.
“Paling penting adalah urusan keselamatan masyarakat,” terangnya kepada wartawan di posko utama Satgas Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu (6/12/2020).
Baca juga: Terungkap, 10 Perusahaan Tambang Gunung Sadeng Jember Tunggak Pajak MBLB Rp1,6 Miliar
Satgas, kata Faida, akan memetakan daerah-daerah pedesaan, untuk dapat melokalisir daerah-daerah yang hijau untuk dipertahankan hingga bisa diperluas.
Koordinasi dengan Polres dan Kodim di posko satgas juga untuk melihat evaluasi dan koreksi, guna melangkah dalam penanganan selanjutnya wabah.
Seperti pada Januari nanti yang ada kemungkinan sebagian wilayah Jember memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini perlu pengecekan lapangan di semua sekolah maupun pondok pesantren.
“Kami meminta TNI dan Polri untuk bersinergi, bersama-sama mengecek di lapangan agar datanya bisa menjadi acuan selanjutnya,” terangnya.
Terkait protokol kesehatan dalam Pilkada, bupati menyebut sudah ada prosedur standar yang perlu dijalankan.
Meski demikian, bupati memerlukan data terbaru yang akan digunakan penuntasan rapid test seluruh penyelenggara pilkada. Penuntasan itu perlu untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pilkada.
“Kami ingin bisa berjalan lancar, tetapi keselamatan masyarakat tetap yang paling utama,” tegasnya. (mkr)
Editor : Abdus Syukur