Validasi Data Kemiskinan, Pemda Siapkan Aplikasi Berbasis Online

Reporter : Redaksi - klikjatim

Foto: Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib saat ditemui oleh sejumlah awak media. (Ist/klikjatim.com)

GRESIK – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gresik berencana melibatkan peran masyarakat untuk validasi data kemiskinan. Caranya dengan membuat aplikasi berbasis online.

Dengan program tersebut diharapkan masyarakat bisa ikut mengawasi kebenaran data kemiskinan di Kabupaten Gresik. Selain itu, masyarakat juga dapat mengusulkan data baru secara online.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Qolib menjelaskan, rencana program berbasis online tersebut akan dimulai tahun ini. Anggarannya juga sudah tersedia di APBD 2019. “Jadi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) sebagai OPD (organisasi perangkat daerah) yang bertanggungjawab di bidang ini, sudah menyampaikannya di depan pimpinan dewan,” paparnya, saat ditemui di kantor DPRD siang tadi (21/01/2019).

Menurutnya, tujuan utama aplikasi ini untuk memvalidasi data kemiskinan. Sehingga dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik bisa benar-benar tepat sasaran. “Nanti masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan melaporkan, jika mengetahui ada orang yang sebenarnya mampu tapi masuk sebagai daftar orang penerima bantuan kemiskinan,” lanjut politisi senior PPP tersebut.

Ketika ada laporan atau usulan, nantinya akan ditindaklanjuti petugas di tingkat kabupaten. Misalnya dengan melakukan survei atau memverifikasi ulang untuk memastikan kebenaran data tersebut.

Nur Qolib menambahkan, sesuai informasi yang diterima saat ini terdapat sekitar 13 ribu NIK (Nomor Induk Kependudukan) bermasalah. Maka, data-data tersebut juga akan divalidasi dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menuturkan, konsep validasi data kemiskinan memang sangat diperlukan. Sebab kondisi saat ini dinilai belum maksimal. “Jadi terkait BDT (basis data terpadu) ini sangat penting,” imbuhnya.

Sebagai contoh di Makasar. Dalam agenda studi banding beberapa waktu lalu, pemerintah daerahnya sangat memperhatikan terkait validasi data yang terprogram melalui aplikasi. “Di sana itu peran perangkat desa sampai di tingkat RT sangat dioptimalkan, dengan menginput semua data warganya. Baru setelah itu dilakukan verifikasi secara akurat,” tandasnya. (nul)