KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemkab Gresik memproyeksikan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Ibnu Sina Gresik turun pada tahun ini.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Gresik atas Nota Rancangan Perubahan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati Gresik, Kamis (14/09/2023).
Dalam PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang disampaikan, juru bicara fraksi Jamiyatul Mukaromah mengatakan, Pada dokumen R-PAPBD, Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp3,777,640,190,633. Sedangkan Postur Belanja yakni sebesar Rp3,856,642,726,088. Dengan demikian, maka defisit APBD adalah Rp79,002,535,455.
Defisit ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA sebesar 59 M dan Pinjaman Daerah sebesar 20 M.
Beberapa catatan Fraksi PKB mengenai Nota Keuangan RPAPBD 2023 antara lain pendapatan dari potensi Pajak PBB diproyeksi sangat tinggi, yakni sebesar Rp195 miliar, padahal realisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp148,9 miliar.
“Kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak atau NJOP pada tahun 2023 ini kami yakini memang bisa mendongkrak pendapatan dari pos pajak bumi dan bangunan (PBB), namun di sisi lain, kenaikan NJOP hingga mencapai 200% tersebut tentu membuat shock masyarakat sehingga kami menilai ada potensi tidak bayar dari masyarakat alias kesadaran membayar pajaknya menurun karena di sisi lain tidak ada stimulus di sektor perekonomian atau sektor-sektor produktif yang lain,” ujar Mukaromah.
Karena itu, pihaknya meminta penjelasan mengenai nilai kenaikan yang sangat tinggi dari sektor PBB tersebut. Apakah besaran proyeksi nilai tersebut diperoleh dari masyarakat atau diperoleh dari pabrik-pabrik di kawasan-kawasan industri.
“Harapan kami bahwa sasaran kenaikan NJOP adalah masyarakat yang tinggal di perumahan mewah dan pabrik-pabrik di kawasan industri, bukan masyarakat pedesaan dan kawasan-kawasan pertanian dan perikanan,” beber dia.
Sementara itu, dari aspek Pajak Restoran target pendapatannya mencapai Rp42 miliar. Menurut Fraksi PKB, hal tersebut adalah sangat luar biasa jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 hanya sebesar Rp26.9 miliar.
Tentu hal ini perlu kerja keras karena masih banyak restoran yang tidak mempunyai tapping box, sehingga masih banyak celah karena sistem yang belum online dan belum terintegrasi.
“Maka, untuk menuju target tersebut perlu pengawasan ekstra secara offline dan on the spot sehingga target tersebut bisa terpenuhi,” tegas Mukaromah.
Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga diproyeksikan naik hingga Rp20 miliar. Dikatakan, pihaknya tentu saja support dengan target sebesar ini mengingat realisasi tahun 2022 hanya Rp2,251 miliar saja. Artinya kenaikan Pajak ini sebesar 9x lipat lebih besar dari tahun sebelumnya.
Namun, dengan perjalanan realisasi pada tahun 2022, pihaknya menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan
Pemerintah masih nihil hasil, padahal fakta menunjukkan betapa luar biasanya eksploitasi alam di wilayah Gresik ini begitu juga dampak kerusakan jalan akibat mobilitas truck pengangkut galian C ini.
“Maka, kami memohon kejelasan langkah strategi apa yang akan dilakukan menuju target tersebut?,” tanya dia.
Adapun pendapatan lain-lain PAD yang sah, yakni dari BLUD Ibnu Sina justru diproyeksikan turun. Dari APBD murni sebesar Rp320 miliar menjadi Rp175 miliar pada R-PAPBD 2023 ini. Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp257 miliar.
“Artinya, diproyeksi turun sebesar 82 M dibanding tahun sebelumnya. Mohon penjelasan detail mengenai faktor turunnya angka pendapatan di BLUD Ibnu Sina tersebut. Sedangkan di sisi lain, BLUD Ibnu Sina justru membebani postur anggaran sebesar Rp20 Milyar berupa pinjaman daerah. Mohon penjelasan,” tandas Mukaromah. (qom)
