KLIKJATIM.Com I Sidoarjo – Kepolisian bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik menggelar deklarasi menolak kerusuhan saat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, Jumat (16/10/2020). Deklarasi ini sebagai upaya pemerintah dalam menangkal informasi hoaks di masa kampanye pilkada.
[irp]
Deklarasi digelar di Mapolresta Sidoarjo, Jumat (16/10/2020) pagi. Deklarasi tersebut dihadiri beberapa organisasi masyarakat seperti Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FKPPI, Mahasiswa, pelajar dan dan perwakilan dari FKUB. Sekretaris FKUB Sidoarjo Idham Kholid menjelaskan bahwa deklarasi tersebut digelar untuk menjaga kondisifitas Kabupaten Sidoarjo khususnya mengenai respon masyarakat menanggapi UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleg DPR RI beberapa waktu lalu.
"Untuk mengantisipasi aksi demo yang rusuh di beberapa kota, maka FKUB dan elemen masyarakat di Sidoarjo menggelar deklarasi ini. Kami ingin Sidoarjo tetap kondusif,” ucap Idham.
Idham menambahkan, penyampaian aspirasi masyarakat itu ada aturannya. Harus tidak anarkis, karena bisa memagkas demokrasi. "Kami menolak cara-cara penyampaian aspirasi itu dengan cara anarkisme, karena pasti ada penunggang gelapnya," tambah Idham.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji mengatakan, untuk mengantisipasi kegiatan untuk rasa yang berujung anarkisme, pihaknya akan melibatkan elemen masyarakat dalam pengawasan saat ada kegiatan unjuk rasa. "Tugas mereka mengawasi apabila ada pengunjuk rasa atau penumpang gelap yang menyebabkan kerusuhan. Menjaga kondusifitas Sidoarjo merupakantugas bersama. Bukan hanya tugas kepolisian tandas Sumardji,” tegas Sumardji.
Sementara itu di Gresik, sejumlah Ormas juga menggelar deklarasi anti anarkis bersama-sama dengan unsur terkait. Hadir dalam deklarasi itu, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, Pj Sekda Abimanyu Pontjoatmojo, Kasdim 0817 Mayor Inf Sugeng, dan sejumlah perwakilan pemuda, keagamaan serta Dinas Pendidikan (Disdik).
“Deklarasi anti anarkis ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gresik yang aman dan Kondusif,” ujar AKBP Arief Fitrianto, Jumat (16/10/2020).
Diakui Arief Fitrianto, dalam kondisi saat ini diketahui bersama bahwa keberhasilan pembangunan di wilayah Gresik telah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, perlu saling menjaga serta antisipasi atas tindakan maupun kegiatan oknum yang mengganggu Kondusifitas di Kabupaten Gresik secara bersama-sama.
“Saya mengajak semua pihak untuk mengantisipasi banyaknya pemberitaan hoax yang sengaja diciptakan oleh pihak tidak bertanggungjawab guna menciptakan situasi yang tidak aman. Kami berharap kepada semua pihak dapat tidak terprovokasi,” ujarnya.
Pj Sekda Pemkab Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo mengatakan, pihaknya mendukung dengan adanya deklarasi anti anarkis . “Wilayah Gresik beda dengan daerah lain yang mana saat ini masih dinilai aman. Adanya deklarasi anti anarkis ini guna menangkal jangan sampai terjadi kerusuhan,” ungkapnya. (hen)
Editor : Satria Nugraha
