KLIKJATIM.Com | Gresik – Tahapan proyek penambangan pasir di Pulau Bawean sedang terus menuai protes dari warga. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bawean menolak keras proyek penambangan pasir yang telah sampai proses kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) bersama muspika dua Kecamatan di Pulau Bawean. Rabu, (16/9) di Balai Desa Diponggo.
[irp]
Jika tetap dilanjutkan, aktivis mahasiswa beserta kaum nelayan dan masyarakat bawean akan lakukan perlawan besar-besaran.
Ketua Komisariat PMII STIT Raden Santri M. Asep Maulidi menjelaskan, pada prinsipnya, kegiatan tambang pasir laut di perairan Pulau Bawean merupakan bentuk ketidak hati-hatian pemerintah. Nelayan sangat mempercayai bahwa kegiatan tambang tersebut akan membuat daerah tangkapan nelayan rusak, dan pemukiman nelayan ikut tergerus akibat abrasi.
“Jika penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean tetap dilakukan akan memicu gelombang perlawanan masyarakat Bawean yang dari waktu ke waktu akan semakin besar. Kondisi ini, membuat kegaduhan di tanah Bawean,” tegas Asep. Sabtu (19/9/2020).
Asep mengatakan, pihaknya bersama warga Bawean melakukan kajian penelitian dan respon dari masyarakat.
Setidaknya, ada 9 point dampak negatif yang akan diterima masyarakat Bawean jika penambangan pasir laut ini dilaksanakan, yakni :
1. Meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai.
2. Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai.
3. Semakin meningkatnya pencemaran pantai.
4. Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut.
5. Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan.
6. Meningkatkan intensitas banjir air rob.
7. Merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut.
8. Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut. Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai.
9. Timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.
“Kami tidak mau melihat konflik yang berkepanjangan di tanah kelahiran dan tempat hidup kami, tambang ini akan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat Bawean.
Selain itu alasan utama kami menolak tambang pasir laut adalah karena hasil tangkapan nelayanakan semakin menurun, terutama nelayan-nelayan kecil, seperti pencari ikan,udang,cumi-cumi,” jelas Asep.
Diperkirakan dampak langsungnya sangat terasa. Sehingga perekonomian di pulau Bawean akan lumpuh total, nelayan pencari gurita sudah tidak berproduksi, karena air keruh, dan gelombang air laut tinggi. Selain itu, rompong dan jaringan nelayan juga hilang. "Ini masalah besar buat kami masyarakat Bawean,” sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik Choirul Anam mengatakan, proyek penambangan pasir di Pulau Bawean merupakan proyek dari pemerintah pusat yang direkomendasikan kepada Dinas DKP Jatim.
”Kami tidak mempunyai wewenang, karena itu keputusan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah,” singkatnya.
Sebelumnya, beberapa anggota dewan legislatif dari Pulau Bawean juga tidak ada undangan dan pemberitahuan tentang rencana proyek penambangan pasir itu.
“Sejak awal rencana yang dirapatkan di Surabaya oleh DKP Prvinsi Jatim, kami tidak dilibatkan sampai informasi akhir tentang pembentukan Amdal dari proyek tersebut,” geram Musa. (bro)
Editor : Redaksi
Bea Cukai dan Satpol PP Kediri Sita 6.896 Batang Rokok Ilegal
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Jawa Timur, dan tim gabungan menyita 6.896 batang rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan barang…
Khofifah Sambut 120 Siswa ADEM Repatriasi, Tekankan Pendidikan Berkualitas dan Penguatan Nasionalisme
KLIKJATM.Com | Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan 120 peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Repatriasi 2…
Target 40 Ribu, Realisasi Rumah Subsidi di Jatim Baru Tercapai 8.600 Unit
Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Timur tercatat baru mencapai kisaran 8.600 unit per…
Komut PEPC Temui Warga Bojonegoro, Pastikan Program Pemberdayaan Berdampak Nyata
Komisaris Utama PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Taufan Hunneman, turun langsung menemui masyarakat di sekitar wilayah operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru JTb…
Pemerintah Dorong Tanjung Perak Jadi Hub Transhipment, TPS Perkuat Layanan Logistik Multimoda
KLIKJATIM.COM | Surabaya – Pemerintah terus mempercepat penguatan sistem logistik nasional melalui integrasi layanan logistik multimoda internasional dan p…
Minim Pendaftar, Sekolah Rakyat Sumenep Kurang Diminati Lantaran Orang Tua Masih Ragu
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura…