KLIKJATIM.com | Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyebut pelaksanaan tol laut yang digagas Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, gelap. Saat menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak beberapa waktu lalu, pihaknya juga menemukan banyak masalah.
"Dalam pelaksanaannya tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari dan jadwal tol laut tidak tersosialisasikan ke publik," kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2019).
[irp]
Bahkan, jadwal yang diberikan Pemerintah dan Pelindo sering diubah operator. Sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan rakyat berdasarkan standarisasi tertentu.
Sedangkan untuk muatan harusnya ditentukan Pemerintah, agar bisa mengantisipasi beberapa poin. "Jadi tidak seperti sekarang, tol laut dasarnya cuman dari jumlah kontainer yang dimuat. Kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," sambung Bambang.
Karena itulah, dirinya menyebut pelaksaan tol laut gelap atau tidak transparan. Padahal anggaran tol laut bersumber dari APBN.
[irp]
Menurut dia, seharusnya ada transparansi. Outcome-nya jelas. "Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan. Jadi kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil," imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Dia berharap, keberadaan tol laut bisa memperkecil disparitas harga yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, juga memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan masyarakat.
"Jika outcome-nya tidak jelas dan tidak terkontrol, maka tol laut ini tidak ada manfaatnya dan harusnya dibubarkan,” pungkasnya. (try/hen)
Editor : Redaksi
