KLIKJATIM.Com | Lamongan—Pilkada 2020 Kabupaten Lamongan dipastikan digelar 9 Desember 2020. Sebanyak 135 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.422 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa telah disiapkan melanjutkan kerja kepemiluan mulai Senin (15/6/2020).
Ketua KPUD Lamongan Mahrus Ali memastikan, meski sempat non aktif hampir tiga bulan, namun dia memastikan tidak ada PPK maupun PPS yang mengundurkan diri sebagai penyelenggara. Sehingga tidak perlu ada PAW di tinglat penyelenggara ad-hoc.
[irp]
"Semuanya tetap seperti semula, hanya ada sekitar 30 PPS yang belum dilantik dulu karena saat pelantikan berhalangan hadir, sehinggall kami lantik hari ini (15/06/2020),” terangnya kepada klikjatim.com.
Tahapan terdekat yang harus dilaksanakan dalam kelanjutan pilkada kali ini, yaitu persiapan pemutakhiran data pemilih dengan membentuk Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Verifikasi dukungan calon perseorangan (independen).
"Dalam menjalankan tugasnya nanti kami pakai standar protokol kesehatan, jadi petugas kami bekali APD," terangnya.
Mahrus mengaku telah merestrukturisasi Anggaran yang telah ada untuk pembiayaan alat pelindung diri."Namun belum cukup sehingga kami ajukan ke APBN," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan Miftahul Badar. 81 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 27 Kecamatan di Lamongan dan 474 Pengawas Kelurahan dan Desa di seluruh Desa dan Kelurahan di Lamongan telah aktif kembali sejak 14 Juni 2020 kemarin.
"Dan Syukurlah semuanya tidak ada yang berhalangan tetap, sehingga tidak perlu PAW," tuturnya.
Dalam tempo dekat, pengawas Ad-hoc baik di desa dan kelurahan maupun di kecamatan segera bekerja mengawasi pengaktifan kembali PPK dan PPS, dilanjutkan dengan pengawasan verifikasi dukungan calon independen dan pemutakhiran data pemilih.
[irp]
"Saat ini kita awasi pengaktifan kembali penyelenggara ad-hoc ya, lalu verifikasi dukungan calon perseorangan dan kemudian pemutakhiran data pemilih," urainya.
Badar menegaskan, untuk memenuhi alat pelindung diri (APD) pengawas pilkada di semua tingkatan, pihaknya meminta pemerintah menyediakan APD yang siap pakai sehingga menjamin keamanan pengawas.
"Jadi kami tidak menganggarkan atau meminta tambahan anggaran untuk beli APD, kami tinggal pakai saja," ungkapnya. (mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
