KLIKJATIM.Com | Surabaya – Keinginan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mengajukan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tidak memperpanjangnya lagi, terutama di Kota Surabaya ditanggapi Wakil Ketua DPRD setempat, A. Hermas Thony. Salah satu pimpinan dewan yang merupakan mitra kerja Wali Kota tersebut, meminta kepada Pemkot Surabaya agar mempertimbangkan usulannya kembali dengan matang.
“Mohon itu dipertimbangkan baik-baik. Kalo kemudian Wali Kota minta PSBB tidak diperpanjang,” kata Thony, sapaannya kepada klikjatim.com saat ditemui di kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (8/6/2020).
Pemkot pun diingatkan jangan seenaknya sendiri hanya karena pertimbangan perputaran roda ekonomi. Tapi, yang harus dijaga juga adalah kesehatan masyarakat. “Keselamatan menjadi hal yang sangat utama,” ungkapnya.
[irp]
Menurutnya, PSBB merupakan pencegahan penularan Covid-19 dengan pembatasan tertentu. Di antaranya mencegah terjadinya perkumpulan orang dalam jumlah besar ataupun kecil, serta menekan penyebaran corona itu sendiri di kalangan masyarakat.
“Kalau kemudian kita meminta agar PSBB ini tidak diperpanjang, tetapi jumlah dari orang yang terpapar itu masih terus meningkat, maka itu membahayakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kemarin ada ratusan orang yang dinyatakan oleh Pemkot Surabaya sudah boleh pulang. Namun, apakah angka itu sudah anti klimak dari jumlah penyebaran yang terjadi?
Berbeda jika angka penurunannya menunjukkan tren positif selalu menurun, maka bisa dikatakan menuju tahap ‘New Normal’. Apabila belum ada tanda-tanda itu dan malah meminta pencabutan PSBB, hal demikian bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk perlawanan atas kehendak pemerintah pusat.
[irp]
“Nanti kita dikira tidak patuh status yang diterapkan Presiden, bahwa Indonesia dalam posisi luar biasa. Nah, dari itu nanti bisa menjadikan polemik,” imbuhnya.
Untuk langkah penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, Wali Kota disarankan agar membuat skema dalam penerapan PSBB. Sehingga tetap bisa berjalan seiring dengan roda perputaran ekonomi di kota pahlawan.
“Artinya adalah masyarakat itu dihadapkan pada kondisi pandemi virus seperti sekarang, tetapi kegiatan bisa diatur dengan cara yang aman. Jadi lebih baik begitu,” tutur politisi yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra tersebut. (nul)
Editor : Redaksi
