KLIKJATIM.Com | Jakarta – Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salinan dokumen payung hukum anyar tersebut kini telah dipublikasikan dan dapat diakses serta diunduh secara bebas oleh masyarakat luas melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penyediaan akses publik atas dokumen UU ini merupakan bentuk pemenuhan hak keterbukaan informasi.
Langkah ini penting agar seluruh pihak yang berkepentingan—mulai dari kalangan pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja (pengusaha)—dapat mempelajari secara rinci hak dan kewajiban masing-masing.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," tegas Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
UU Nomor 27 Tahun 2026 ini tampil komprehensif dengan memuat 313 Pasal dan 23 Bab. Regulasi ini mengatur berbagai sendi krusial dunia kerja, meliputi landasan, asas, dan tujuan ketenagakerjaan. Serta kesempatan dan perlakuan yang sama (non-diskriminasi) dan perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta pelatihan kerja dan pemagangan.
Selain itu juga mengenai penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga regulasi tenaga kerja sektor informal dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan aturan Hubungan Kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pengupahan, K3, dan kesejahteraan.
Undang-undang tersebut juga membahas Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga skema Dana Cadangan Pesangon dilengkapi pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.
Menaker Yassierli menambahkan, pengesahan UU ini menjadi jaminan perlindungan negara yang mencakup seluruh fase siklus kehidupan kerja seorang individu.
"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," imbuhnya.
Secara historis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan ini sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta langsung berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 ini.
Masyarakat dan pelaku industri yang ingin mengunduh dokumen resmi UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat mengakses tautan laman resmi https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
Editor : Fatih
