KLIKJATIM.Com | Sampang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sampang) menegaskan bahwa realisasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Pulau Mandangin diperlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah ini diambil guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi warga di wilayah kepulauan tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Sampang, Abdi Barri Salam, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengusulkan proyek tersebut.
Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Pulau Mandangin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU Kompak mengingat belum adanya fasilitas Pertashop di sana.
"Karena di Pulau Mandangin belum ada Pertashop, kami disarankan untuk langsung mendirikan SPBU Kompak," terangnya, Senin (5/10/2026).
Fasilitas tersebut nantinya diproyeksikan untuk mengakomodasi kebutuhan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat, seperti Pertalite dan Solar. Kendati regulasi dan usulan administratif telah digulirkan oleh pemerintah daerah, eksekusi fisik di lapangan kini sepenuhnya bergantung pada keikutsertaan investor. Pemkab Sampang secara terbuka membuka peluang investasi bagi pihak swasta yang berminat menyediakan layanan energi di kepulauan tersebut.
"Meski jadwal pasti realisasi proyek dari pihak ketiga ini belum dapat dipastikan, pemerintah memastikan satu hal penting yakni kebijakan harga jual BBM di Pulau Mandangin nantinya akan disetarakan dengan wilayah daratan," ucap Barri.
Perlu diketahui, rencana pembangunan SPBU di Pulau Mandangin merupakan hasil analisis pemerintah Kabupaten Sampang terkait kurangnya jumlah SPBU yang ada, yaitu 12 SPBU. Sehingga jumlah tersebut dirasa kurang maksimal untuk menyokong kebutuhan pelanggan.
"Kami juga mengantisipasi tindak kecurangan pelanggan yang masih menggunakan derigen," pungkasnya.
Editor : Wahyudi
