KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi masukan penting untuk mempertajam sasaran program, meningkatkan efektivitas intervensi, serta mencegah potensi inefisiensi anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (2/10) malam.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta 38 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Evaluasi ini difokuskan pada lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Gubernur Khofifah mengapresiasi masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan perencanaan agar setiap program memiliki sasaran, indikator, dan bentuk intervensi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, total alokasi anggaran pada lima sektor prioritas di Jawa Timur mencapai Rp27,52 triliun atau tepatnya Rp27.519,86 miliar, yang tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.
Dari jumlah tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5.099,35 miliar dengan porsi terbesar pada sektor pendidikan sebesar Rp3.645,47 miliar, disusul pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran di 38 kabupaten dan kota mencapai Rp22.420,51 miliar.
Khofifah menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran tersebut harus diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. Ia menyampaikan bahwa indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi pada hasil dan terukur, meskipun masih ada ruang perbaikan untuk menutup potensi inefisiensi.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Khofifah mendorong agar hasil evaluasi ini disampaikan hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar terjadi keselarasan kebijakan. Ia mengusulkan keterlibatan Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten dan kota dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum proses input Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk Tahun Anggaran 2028.
“Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak,” terangnya.
Selain kualitas perencanaan, pemetaan kewenangan antar-tingkat pemerintahan juga dinilai krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program dan setiap daerah dapat menjalankan perannya secara optimal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan, memperkuat reviu komprehensif, mengintegrasikan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi. Ia mendorong Pemprov Jatim selaku wakil pemerintah pusat untuk segera berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota.
“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” pungkasnya.
Editor : Fatih
