KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta aparatur sipil negara (ASN) memastikan proyek perubahan yang dirancang selama pelatihan kepemimpinan tidak berhenti setelah pendidikan dan pelatihan selesai.
Menurut Khofifah, gagasan perubahan yang telah disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus dilanjutkan melalui inovasi dan kolaborasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XI serta PKP Angkatan V dan VI Pemprov Jatim 2026 di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Surabaya, Jumat (2/10/2026).
“Kita perlu bersama-sama membangun penguatan dan sinergi kolaborasi dari semua elemen strategis di negeri ini. Apapun instansinya, dari manapun berasal. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci sukses hari ini,” kata Khofifah.
Ia mengatakan, berakhirnya pelatihan justru menjadi awal bagi peserta untuk menerapkan gagasan perubahan di tempat kerja. Sebab, menurutnya, sejumlah persoalan pemerintahan maupun pelayanan publik tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi.
“Pelatihan ini memang kita tutup hari ini, tapi berikutnya perlu ada kerja-kerja sinergi, kerja-kerja kolaboratif. Apalagi yang terkait dengan berbagai proyek perubahan yang sudah disiapkan. Proyek-proyek perubahan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan sendirian,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan ASN untuk terus menyesuaikan inovasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional hingga global. Proyek perubahan, kata dia, perlu terbuka terhadap evaluasi dan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Proyek perubahan tetap butuh inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Ada ruang di mana adaptasi kita dibutuhkan. Maka sebetulnya equilibrium dynamic. Dinamika-dinamika di mana kita harus bangun keseimbangan-keseimbangan baru,” katanya.
Ia berharap inovasi yang lahir dari pelatihan tidak hanya diterapkan di satu organisasi. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antardaerah dinilai dapat membuka peluang agar inovasi yang berhasil diterapkan di satu daerah dikembangkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tri Widodo Wahyu Utomo menegaskan bahwa kelulusan dari pelatihan kepemimpinan bukan akhir proses pembelajaran.
Menurut dia, tempat kerja menjadi ruang utama bagi peserta untuk membuktikan kemampuan kepemimpinannya melalui dampak yang dihasilkan.
“BPSDM atau lembaga pelatihan apapun bukan menjadi satu jawaban untuk semua masalah di bangsa kita. Justru yang harus kita jadikan sebagai Kawah Candradimuka itu adalah tempat kerja Bapak Ibu sekalian. PKN II hanya 107 hari saja,” ujar Tri Widodo.
Karena itu, ia mendorong peserta terus melanjutkan proses pembelajaran setelah kembali ke lingkungan kerja masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta menyematkan pin Pemimpin Perubahan kepada 52 peserta PKN Tingkat II Angkatan XI.
Lima peserta dengan peringkat terbaik juga menerima piagam penghargaan dan medali. Sementara penghargaan serupa diberikan kepada 10 peserta terbaik PKP Angkatan V dan VI, masing-masing lima orang dari setiap angkatan.
PKN Tingkat II Angkatan XI diikuti 52 peserta dari berbagai instansi dan daerah. Delapan peserta berasal dari tingkat pemerintah provinsi, terdiri atas tiga orang dari Jawa Timur dan lima orang dari Papua Barat.
Sebanyak 24 peserta lainnya berasal dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan 20 peserta berasal dari pemerintah kabupaten/kota di luar Jawa Timur.
Peserta dari luar Jatim antara lain berasal dari Kota Kupang, Pontianak, Batam, Kabupaten Nagekeo, Sumba Barat Daya, Fakfak, Sukamara, dan Halmahera Selatan.
Adapun PKP Angkatan V dan VI diikuti 85 peserta dari 15 unit kerja atau instansi. Peserta berasal dari perangkat daerah tingkat provinsi, kejaksaan, kementerian/lembaga, hingga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Penutupan pelatihan juga diisi penyerahan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur HM Arum Sabil menyerahkan bantuan melalui program Bumbung Kemanusiaan senilai Rp217 juta kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Imanuel Ndun.
Selain itu, bantuan senilai Rp250 juta diserahkan kepada Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka Joy Johakim Brejon untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Sikka.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI Tri Widodo Wahyu Utomo dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramliyanto.
Editor : Abdul Aziz Qomar
