KLIKJATIM.Com | Jakarta — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mempercepat realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah. Tak sekadar mengejar target fisik, Pemprov Jatim juga memperketat koordinasi dan verifikasi data agar bantuan perumahan tersebut tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan BSPS bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Timur,” tegas Khofifah di Jakarta.
Berdasarkan data per 14 September 2026, alokasi BSPS dari APBN untuk Jawa Timur mencapai 35.344 unit rumah, dengan 12.371 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi. Dari usulan pemerintah kabupaten/kota sebesar 37.853 unit, sebanyak 15.425 unit selesai diverifikasi dan 11.995 unit resmi ditetapkan sebagai penerima manfaat. Nilai pencairan dana program ini telah menembus angka Rp247,42 miliar atau mencapai 35 persen.
Selain ditopang APBN, penanganan RTLH di Jawa Timur dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemkab/pemkot melalui APBD. Pada 2026, realisasi pembenahan RTLH via APBD provinsi dan kabupaten/kota telah mencapai 5.411 unit dari target total 9.725 unit.
Kerjasama pembenahan fisik yang digalang bersama Kodam V/Brawijaya bahkan telah terealisasi 100 persen, sementara pengerjaan bersama Kodaeral V masih terus berjalan.
Guna menjaga kelancaran pelaksanaan di lapangan, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan membentuk Desk Khusus BSPS sebagai simpul monitoring dan integrasi data di tingkat daerah.
"Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Nanti akan kami sesuaikan apakah ditempatkan di Bappeda atau di Dinas PRKPCK Jatim," terang Khofifah.
Langkah penguatan ketepatan sasaran juga ditempuh dengan mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pemprov Jatim akan melibat-kaitkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi kualifikasi sebagai tim verifikator lapangan.
"Penguatan verifikasi sejak tahap awal ini penting agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat, target percepatan bedah rumah tercapai dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur yang paling membutuhkan," pungkasnya.
Editor : Fatih
