KLIKJATIM.Com | Jakarta -Pemerintah akan mengevaluasi kembali penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) rampung. Evaluasi ini menjadi sorotan karena pemeringkatan desil 9 dan 10 berpotensi menyeret jutaan masyarakat kelas menengah ke dalam kelompok yang dianggap mampu, meski kondisi ekonomi mereka belum mencerminkan kelompok berpenghasilan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan mengubah konsep desil menjadi lebih dari 10 kelompok. Menurut dia, desil secara statistik memang membagi populasi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Gak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti," kata Airlangga, dikutip Minggu (23/8/2026).
Airlangga mengatakan pemerintah masih menunggu proses pendataan BPS melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah pendataan selesai, pemerintah akan mengevaluasi kembali penentuan desil dalam DTSEN.
"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," ujarnya.
Persoalan muncul setelah sejumlah masyarakat mengaku hasil pengecekan DTSEN menempatkan mereka dalam desil 9 atau 10. Padahal, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta penghasilan yang mereka miliki dinilai belum menunjukkan karakteristik kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Keluhan serupa bermunculan di media sosial. Salah satu pengguna Threads mengaku masuk desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36, hanya memiliki satu mobil bekas, dan mengaku jarang bepergian. Pengguna lainnya mengaku masuk desil 10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan rumah tangganya hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3 juta per bulan.
Polemik ini menyoroti persoalan mendasar dalam penggunaan desil sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat yang dianggap mampu. Posisi dalam desil pada dasarnya menunjukkan peringkat relatif seseorang dibandingkan populasi, bukan secara otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut kaya atau memiliki kemampuan ekonomi tinggi secara absolut.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai desil tetap relevan untuk memetakan posisi relatif masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi kelompok ekonomi bawah. Namun, penggunaan desil 9 dan 10 sebagai penanda masyarakat kaya dapat menimbulkan persoalan serius.
Menurut Yusuf, penentuan kelompok ekonomi atas semestinya tidak hanya mengandalkan posisi relatif dalam distribusi penduduk. Pemerintah juga perlu menggunakan ambang pengeluaran atau kemampuan ekonomi absolut agar kelompok yang benar-benar mampu dapat dibedakan dari masyarakat kelas menengah.
Ia menjelaskan DTSEN pada dasarnya dirancang untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat bawah, dengan menggunakan sejumlah indikator. Karena itu, posisi seseorang dalam desil tidak semata-mata ditentukan oleh pendapatan aktual yang diterima setiap bulan.
Konsekuensinya, seseorang yang berada di desil 9 atau 10 belum tentu dapat dikategorikan sebagai masyarakat kaya. Jika pemeringkatan tersebut kemudian digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk mencabut atau membatasi akses terhadap subsidi dan bantuan pemerintah, risiko salah sasaran menjadi besar.
Risiko tersebut terlihat jika desil 9 dan 10 digunakan sebagai batasan dalam pembatasan akses masyarakat terhadap Pertalite. Berdasarkan perhitungan Yusuf, sekitar 42,9 juta orang, yang sebagian besar masih berada dalam kelompok kelas menengah, berisiko kehilangan akses.
Sebaliknya, jumlah masyarakat kelas atas yang benar-benar menjadi sasaran pembatasan diperkirakan hanya sekitar 1,19 juta orang.
Perbedaan tersebut menunjukkan besarnya potensi exclusion error apabila desil digunakan sebagai satu-satunya parameter untuk menentukan siapa yang dianggap mampu. Kelompok yang secara relatif berada di lapisan atas distribusi pendapatan atau kesejahteraan belum tentu memiliki daya beli yang cukup kuat untuk menanggung pencabutan subsidi.
Bagi pemerintah, persoalan ini menjadi penting karena DTSEN akan semakin banyak digunakan sebagai basis penyaluran berbagai program sosial dan kebijakan yang menyasar kelompok ekonomi tertentu. Akurasi pemutakhiran data menjadi krusial agar kebijakan tidak hanya tepat secara statistik, tetapi juga tepat secara ekonomi.
Evaluasi setelah pendataan BPS rampung diharapkan tidak berhenti pada pemutakhiran peringkat desil. Pemerintah juga perlu memastikan indikator yang digunakan mampu membedakan masyarakat miskin, rentan, kelas menengah, dan kelompok kaya secara lebih presisi.
Editor : Fatih
