KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus membenahi sistem pendataan. Hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi dimanfaatkan sebagai basis penyusunan program dan intervensi kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat mengevaluasi pelaksanaan PKG di Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026). Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul selama pelaksanaan di lapangan.
“Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Alif.
Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, hingga Agustus 2026 capaian PKG mencapai 28,8 persen. Angka tersebut masih harus dikejar untuk memenuhi target 46 persen hingga Desember 2026.
Sementara itu, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan kendala pada sistem dan proses entri data. Ia menilai persoalan administrasi tidak boleh menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.
Selain pembenahan sistem, Alif meminta Dinas Kesehatan menyusun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem, hingga anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Setiap kebutuhan, kata dia, harus memiliki dasar data yang jelas agar dapat digunakan dalam menentukan prioritas kebijakan dan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki pelayanan dari sisi masyarakat, mulai sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. Menurutnya, pelaksanaan PKG tidak bisa hanya mengandalkan Puskesmas.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.
Alif meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut tidak hanya mencatat jumlah warga yang telah diperiksa, tetapi juga hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang diberikan.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” jelasnya.
Menurut Alif, data tersebut lebih penting daripada sekadar mengejar persentase pemeriksaan. Dari hasil PKG, pemerintah dapat mengetahui persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah sekaligus menentukan intervensi yang tepat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar masalah kesehatan dapat diketahui dan ditangani sebelum anak memasuki dunia kerja.
Alif menyebut masih ditemukan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan, seperti diabetes dan hipertensi, ketika menjalani pemeriksaan kesehatan untuk keperluan bekerja.
“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.
Karena itu, Alif menegaskan PKG harus diposisikan sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk mengejar target pemeriksaan.
“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta hasil evaluasi PKG diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kesehatan yang disusun tidak sekadar mengulang program sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG. Pelayanan dilakukan baik di dalam Puskesmas maupun melalui kegiatan luar gedung, seperti Posyandu dan berbagai layanan kesehatan lainnya.
Namun, menurutnya, percepatan masih diperlukan, terutama dalam pelaporan dan entri data. Penguatan koordinasi juga diperlukan dengan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.
Mukhibatul menjelaskan, kendala teknis yang ditemui antara lain gangguan dan keterlambatan sistem. Data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat sehingga angka yang terbaca dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan PKG di lapangan.
Selain persoalan sistem, beban sumber daya manusia di Puskesmas juga menjadi perhatian. Tenaga kesehatan harus menjalankan berbagai program pemerintah sekaligus melakukan proses entri pada sejumlah aplikasi.
Pemkab Gresik selanjutnya akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan pelaksanaan PKG, sekaligus memperkuat pemanfaatan data kesehatan agar program yang disusun semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
