KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, asosiasi pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.
"Sektor perumahan memiliki dampak strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga membuka lapangan kerja," kata Khofifah.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah subsidi di Jawa Timur masih cukup besar. Dari hasil pendataan di 38 kabupaten/kota, tersedia 187.351 unit rumah yang dibangun para pengembang.
Sebanyak 123.948 unit di antaranya telah terjual melalui skema subsidi. Sementara itu, masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, 2.048 unit dalam kondisi siap huni (ready stock), serta 474 unit yang masih dalam proses pembangunan.
"Potensi ini menunjukkan Jawa Timur memiliki kapasitas yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi tersebut harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, penyediaan rumah subsidi di Jawa Timur didukung berbagai asosiasi pengembang seperti Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta organisasi pengembang lainnya.
Selain memastikan ketersediaan rumah, Pemprov Jatim juga terus memperkuat berbagai aspek pendukung, di antaranya percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga Mei 2026, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi mengenai BPHTB dan PBG. Sebanyak 19 daerah telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit, tetapi juga memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan hingga kepastian akses bagi masyarakat," tutur Khofifah.
Ia juga mengungkapkan, hingga 29 Juli 2026 realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Jawa Timur dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Di samping pembangunan rumah baru, Pemprov Jatim juga terus mengakselerasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya dan jajaran Kodim di seluruh kabupaten/kota.
Selama periode 2019–2025, program kolaborasi tersebut telah merehabilitasi 35.401 unit RTLH. Pada 2026, ditargetkan tambahan 1.700 unit sehingga total rehabilitasi bersama Kodam V/Brawijaya mencapai 37.101 unit.
Pemprov Jatim juga menjalankan program serupa bersama Lantamal V. Sepanjang 2019–2025, sebanyak 2.674 unit RTLH telah direhabilitasi, dan pada 2026 direncanakan bertambah 220 unit sehingga totalnya menjadi 2.894 unit.
"Alhamdulillah sebanyak 39.995 unit rumah tidak layak huni telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan," ujar Khofifah.
Ia menegaskan, penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat agar kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Editor : Abdul Aziz Qomar
