KLIKJATIM.Com | Sumenep – Harapan warga Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, untuk menikmati aliran listrik negara masih terus diperjuangkan di tengah keterbatasan wilayah kepulauan.
Terletak di jalur pelayaran nasional dan memiliki potensi besar di sektor perikanan serta kelautan, Masalembu justru hingga kini belum sepenuhnya teraliri listrik dari PT PLN (Persero). Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Masalembu, Ahmad Juhairi, menjadi salah satu figur yang konsisten mengawal persoalan ini. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya segera dipenuhi.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Listrik adalah kebutuhan dasar. Sudah terlalu lama masyarakat Masalembu hidup dalam keterbatasan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Sejak 2019, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari koordinasi dengan Dinas ESDM Jawa Timur, komunikasi dengan PT PLN (Persero), hingga pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam sejumlah forum resmi.
Upaya tersebut membuahkan hasil awal. Pada awal 2020, lebih dari 1.300 tiang listrik berhasil dikirim dan dipasang sebagai bagian dari pembangunan jaringan distribusi.
“Lebih dari 1.300 tiang listrik sudah berdiri. Itu bukti bahwa perjuangan ini bukan wacana. Namun tanpa pembangkit, semua itu belum memberi manfaat penuh bagi masyarakat,” tegasnya.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan pada 23 Februari 2026, saat Ahmad Juhairi bersama Ketua SNNU Masalembu, Jailani, serta perwakilan nelayan mendatangi Kementerian Ketenagalistrikan untuk menyampaikan langsung aspirasi warga.
Meski jaringan telah tersedia, pembangunan pembangkit listrik masih terkendala persoalan mendasar, yakni belum tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan.
“Persoalan lahan ini menjadi kunci. Tanpa itu, percepatan pembangunan listrik di Masalembu akan terus tertunda,” ungkapnya.
Dalam upaya mencari solusi, Juhairi juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta. Bersama masyarakat, ia mengajukan permohonan kepada PT Elnusa Tbk agar dapat berkontribusi dalam penyediaan lahan.
Dalam pertemuan yang dipimpin Manager Property Development PT Elnusa Tbk, Raditya Yudha Perwira, pihak perusahaan merespons positif dan membuka ruang koordinasi lanjutan.
Pihak Elnusa menyatakan akan membangun komunikasi dengan pihak terkait, khususnya dengan PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bagi masyarakat Masalembu, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan fondasi untuk mendorong produktivitas sektor perikanan, mendukung aktivitas pelayaran, serta memperkuat perekonomian lokal.
“Ini bukan hanya soal terang di malam hari. Ini tentang masa depan masyarakat Masalembu—tentang ekonomi, perikanan, dan kehidupan yang lebih layak,” pungkasnya.
Rangkaian rapat koordinasi sepanjang 2025 hingga 2026 menegaskan bahwa penyelesaian lahan menjadi faktor penentu percepatan proyek. Tanpa langkah konkret, harapan menghadirkan listrik negara di Masalembu akan kembali tertunda.
Kini, komunikasi lintas sektor mulai terbangun dan dukungan kian menguat. Satu tahapan krusial yang tersisa adalah penyediaan lahan, agar listrik benar-benar menyala dan membawa perubahan bagi masa depan Masalembu.
Editor : Abdul Aziz Qomar
