KLIKJATIM.Com | Jember – Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Proses yang berlangsung pada 18 hingga 24 April 2026 itu dinilai masih menyisakan berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari pemahaman aparatur sipil negara (ASN) hingga ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil, menilai pelaksanaan verval tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia mengungkapkan bahwa proses yang melibatkan ASN tersebut masih memiliki sejumlah celah yang berpotensi menurunkan akurasi data kemiskinan.
“Pelaksanaan ini tidak sesederhana yang dibayangkan,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada pemahaman ASN terhadap 39 variabel penilaian kemiskinan yang menjadi dasar penentuan kategori desil 1. Ia mempertanyakan sejauh mana para petugas benar-benar memahami indikator tersebut dalam praktik di lapangan.
“Apakah ASN sudah benar-benar memahami 39 variabel itu?” katanya.
Selain itu, durasi pelaksanaan verval yang relatif singkat dinilai belum cukup untuk menghasilkan data yang akurat. Dalam waktu kurang dari satu minggu, ASN harus melakukan pendataan sekaligus input berbasis aplikasi yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan lancar.
“Teknologi bisa menjadi kendala jika tidak disiapkan dengan baik,” ucapnya.
Di lapangan, ASN menghadapi berbagai hambatan teknis, mulai dari keterbatasan waktu, kendala jaringan saat input data, hingga penugasan lintas wilayah yang dinilai kurang efektif. Dalam beberapa kasus, satu ASN harus menangani data dari beberapa kecamatan berbeda, sehingga menyulitkan pemahaman kondisi sosial masyarakat secara mendalam.
Dampaknya, ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil warga. Birbik mengungkapkan adanya warga yang tergolong mampu justru masuk kategori desil 1, sementara warga miskin berada di desil yang lebih tinggi.
“Fakta di lapangan masih banyak yang tidak sesuai,” ungkap legislator Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, proses perubahan desil bukan perkara mudah karena harus memenuhi seluruh variabel yang telah ditetapkan oleh sistem. Hal ini membuat koreksi data menjadi rumit dan memakan waktu.
“Mengubah desil tidak semudah yang dibayangkan,” ujarnya.
DPRD Jember mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme verval, termasuk pendekatan penugasan berbasis wilayah agar ASN dapat lebih memahami kondisi masyarakat setempat.
“Pendekatan lokal akan membuat hasil lebih maksimal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jember, Muhammad Rizqi, saat dikonfirmasi mengaku belum dapat memberikan keterangan karena tengah mengikuti pemeriksaan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Izin, saya sedang standby pemeriksaan BPK. Mungkin bisa langsung ke Sekretaris Daerah,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Jember yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember, Achmad Helmi Lukman, menjelaskan bahwa pelaksanaan verval saat ini masih dalam tahap uji coba atau trial. Menurutnya, berbagai kendala yang muncul akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Yang penting datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga akan evaluasi agar penugasan ke depan bisa lebih dekat dengan domisili petugas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan adanya fleksibilitas bagi ASN yang mengalami kendala, seperti faktor kesehatan atau jarak, untuk dapat diwakilkan oleh rekan kerja lain. Helmi turut mengapresiasi dedikasi ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan.
“Ada suka dan duka di lapangan, tapi ini menunjukkan bahwa ASN terpanggil untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.
Pelaksanaan verval ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diharapkan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
Meski demikian, DPRD menilai perbaikan di tingkat implementasi tetap diperlukan agar tujuan tersebut benar-benar tercapai.
“Harapannya bantuan bisa tepat sasaran,” pungkas Birbik.
Editor : Abdul Aziz Qomar
