KLIKJATIM.Com | Jember – Komisi D DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSD dr. Soebandi Jember, Jumat (27/2/2026) sore. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan awal terkait dugaan kejanggalan data keuangan serta persoalan pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Jember tersebut.
Sidak dilakukan dengan meninjau langsung sejumlah unit layanan di rumah sakit tipe B pendidikan yang menjadi rujukan kawasan Tapal Kuda itu. Seluruh anggota Komisi D turun ke lapangan dan dibagi menjadi tiga tim untuk melihat kondisi riil pelayanan, mulai dari ruang rawat inap, paviliun, hingga layanan kesehatan lainnya.
Setelah peninjauan, agenda dilanjutkan dengan audiensi di ruang rapat direksi lantai tiga. Namun, rapat tersebut akhirnya ditunda karena sejumlah wakil direktur dan pihak bagian keuangan tidak hadir, sehingga klarifikasi dinilai belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Hafidi, mengatakan pihaknya sejak awal tahun anggaran berupaya memperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi PAD,” ujarnya usai rapat yang ditunda.
Menurutnya, data tersebut penting untuk dianalisis dan dibandingkan dengan rumah sakit lain guna mengetahui aspek yang perlu dibenahi. Ia juga menyinggung adanya temuan di layanan paviliun yang memunculkan istilah dugaan kerugian atau persoalan dalam perhitungan pembayaran.
“Kami ingin tahu dari mana alurnya, bagaimana penjelasannya, dan apa solusi yang ditawarkan,” kata legislator asal PKB itu.
Selain soal keuangan, Komisi D juga menyoroti informasi mengenai pegawai baru yang disebut masuk tanpa prosedur yang jelas di Instalasi Bedah Sentral. Karena belum mendapat penjelasan lengkap, pihak manajemen rumah sakit dijadwalkan kembali dipanggil ke komisi pada pekan depan.
Sementara itu, Direktur RSD dr. Soebandi Jember, dr. I Nyoman Semita, menyampaikan bahwa kinerja rumah sakit secara umum menunjukkan tren peningkatan, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan.
Ia memaparkan, pendapatan Januari 2026 mencapai Rp31,7 miliar atau naik sekitar 100 persen dibanding rata-rata 10 bulan sebelumnya yang berada di kisaran Rp15 miliar. Sepanjang 2025, total pendapatan tercatat Rp273 miliar dan diproyeksikan meningkat pada 2026.
Dari sisi layanan, kunjungan rawat jalan mencapai 1.300 pasien per hari, meningkat 62,5 persen dibanding rata-rata sebelumnya 800 pasien per hari. Layanan ortopedi naik 104 persen, onkologi 87,5 persen, tindakan operasi meningkat dari 800 menjadi 1.200 kasus per bulan, serta kateterisasi jantung melonjak dari 65 menjadi 175 kasus.
Nyoman menjelaskan, tantangan utama rumah sakit sebagai rujukan regional adalah banyaknya pasien yang datang dalam kondisi kritis, sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional.
Tingginya kunjungan juga membuat tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) mencapai 85 hingga 100 persen. Sejumlah ruang rawat inap seperti Melati, Sruni, dan Anthurium bahkan dilaporkan melebihi kapasitas. Di instalasi gawat darurat, jumlah pasien meningkat dari rata-rata 45 menjadi 80 kasus per hari, dan sempat mencapai 112 pasien dalam sehari dengan puluhan pasien menunggu kamar rawat inap.
Komisi D menegaskan akan menjadwalkan ulang pemanggilan manajemen rumah sakit guna memastikan seluruh data dan klarifikasi dapat disampaikan secara lengkap dan transparan.
Editor : Abdul Aziz Qomar
