KLIKJATIM.Com | Jember -Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menilai bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan lemahnya pengawasan kawasan hutan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri dan memberikan pidato sambutan, dalam acara Kajian Ramadhan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (21/2/2026) petang.
Menurut Raja Juli, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu di wilayah Sumatera saat itu. Memperparah kondisi daerah aliran sungai yang daya dukung lingkungannya telah menurun.
Ia menyebut masih maraknya pembalakan liar, perambahan hutan, perkebunan sawit ilegal, hingga aktivitas tambang di kawasan hutan sebagai faktor yang mempercepat kerusakan tutupan lahan.
“Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan tanah menyerap air juga turun. Saat hujan ekstrem datang, air langsung melimpas menjadi banjir bandang,” ujar Raja Juli.
Ia mengakui pengawasan kawasan hutan saat ini belum ideal. Dari sekitar 125 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, hanya diawasi sekitar 4.800 polisi hutan.
"Di Aceh, sekitar 3,5 juta hektare hutan dijaga 64 personel, sementara di Sumatera Utara sekitar 3 juta hektare diawasi 240 personel. Dengan rasio tersebut, pengendalian pelanggaran di lapangan dinilai sulit maksimal. Mustahil satu orang mengawasi puluhan ribu hektare secara efektif,” ungkapnya.
Sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, Kementerian Kehutanan menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, penambahan signifikan jumlah polisi hutan dengan target rasio ideal satu personel untuk 2.000–2.500 hektare kawasan.
"Kedua, pembentukan Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) di setiap provinsi guna memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah serta mempercepat respons terhadap pelanggaran maupun potensi bencana," paparnya.
Ketiga, lanjut Sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, modernisasi sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi seperti drone dan pesawat ringan dalam skema patroli cerdas (smart patrol).
"Untuk deteksi dini kebakaran, pembalakan liar, dan aktivitas ilegal lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku perusakan hutan sekaligus mempercepat penanganan di lapangan," ujarnya.
Raja Juli menegaskan, peristiwa banjir bandang di Sumatera harus menjadi evaluasi menyeluruh tata kelola kehutanan nasional.
“Ini menjadi peringatan keras bagi kita untuk membenahi forest governance secara serius. Kalau tidak ada perubahan, risiko bencana akan terus berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan dan reformasi tata kelola hutan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga fungsi ekologis hutan. "Sebagai penyangga kehidupan dan pelindung masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi," pungkasnya.
Editor : Wahyudi
