KLIKJATIM.Com | Gresik – Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dimas Setio Wicaksono, menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II 2026 dengan suasana santai di sebuah kafe, Jumat (13/2/2026). Ratusan warga dari Kecamatan Gresik dan Kebomas hadir dalam kegiatan serap aspirasi tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Gresik sekaligus Bendahara Fraksi PKB itu menerima berbagai aspirasi dari unsur kepala desa dan lurah, guru PAUD dan TK, madrasah, guru swasta, perwakilan KUA, pemuda, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat seperti MWCNU Gresik Kota dan Kebomas.
Dalam sambutannya, Dimas menyampaikan bahwa reses kali ini mengacu pada prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni fokus pada infrastruktur, jalan, serta fasilitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan fokus program Pemerintah Kabupaten Gresik. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai usulan lain juga turut mengemuka.
Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan Jadi Sorotan
Aspirasi utama yang disampaikan warga berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan. Sejumlah lurah memaparkan kondisi riil jalan di wilayahnya, termasuk jalan poros desa, jalan lingkungan perkampungan dan perumahan yang membutuhkan pembangunan maupun rehabilitasi.
Selain itu, persoalan genangan air (Banjir) di tengah kota setiap kali hujan juga menjadi perhatian. Kelurahan Tenggulunan, misalnya, mengeluhkan adanya jalan yang selalu banjir karena tidak memiliki saluran drainase.
“Dari kelurahan sendiri kami tidak bisa menganggarkan, karena itu masuk tanggung jawab pemerintah kabupaten,” ungkap Lurah Kelurahan Tenggulunan.
Pembangunan maupun rehabilitasi drainase di tengah kota dinilai mendesak dan sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni menuntaskan banjir/genangan di wilayah perkotaan.
RTLH dan Data Desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Jadi Perhatian
Isu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mengemuka. Lurah Sidomoro, Jhonis Wahyu Basuki, menilai perbaikan RTLH perlu diutamakan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.
“Saya kira perlu diutamakan perbaikan RTLH. Tahun lalu ada warga yang diusulkan, tapi realisasinya lama. Bahkan bantuan turun setelah yang bersangkutan meninggal dunia,” tutur Jhonis.
Dimas menjelaskan, bantuan RTLH perlu kajian sesuai ketentuan, apakah masuk dalam kategori desil 1–4 atau program Gresik Sosial Berdaya (Gresik SOYA).
Selain itu, muncul keluhan terkait data desil, yakni pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dari yang paling rendah hingga tertinggi. Ada kasus keluarga kurang mampu yang tidak masuk dalam desil penerima bantuan, sehingga anaknya dianggap mampu oleh pihak sekolah.
"Kami mengusulkan agar beasiswa untuk siswa maupun mahasiswa diperbanyak, karena masih banyak anak dari keluarga yang kurang mampu namun belum masuk penerima bantuan maupun beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar)," ujar salah satu peserta reses dari unsur mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Dimas Setio menyampaikan, akan menyuarakan program untuk memperbanyak kuota beasiswa, sekaligus evaluasi data desil.
“Updating data desil akan saya suarakan, agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Dimas.
Perbaikan Infrastuktur Sekolah
Dari sektor pendidikan, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Gulomantung, Nur Ika Mafula, menyampaikan kondisi sekolahnya yang memprihatinkan.
“Sekolah kami masih beratap asbes dan sering bocor. Sejak tahun 1980-an belum tersentuh perbaikan. Kami mohon diusulkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dimas menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan swasta dan madrasah, sesuai mabda’ siyasi partai PKB tempatnya bernaung.
“Usulan perbaikan atap sekolah melalui program gentengisasi ruang kelas TK dan PAUD akan kami utarakan. Ini sejalan dengan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan,” katanya.
Fasilitas Kesehatan dan Pencegahan Stunting
Selain infrastruktur dan pendidikan, warga juga mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan posyandu. Di wilayah Tlogopojok, kondisi posyandu dinilai kurang memadai dan perlu perhatian.
Dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA), disampaikan pula program penguatan kampanye anti pernikahan dini sebagai upaya mencegah stunting di Kabupaten Gresik. Selain itu, ada pula aspirasi untuk membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas aset warisan.
Menutup kegiatan reses, Dimas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengusulkan berbagai aspirasi tersebut dalam pembahasan di DPRD.
“Melalui reses ini, kami ingin memastikan perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar menjadi prioritas. Infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan ketepatan sasaran bantuan harus berjalan beriringan,” tuturnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
