KLIKJATIM.Com | Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan strategi percepatan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang digelar di Synergi Room Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/12/2025).
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum diseminasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Forum ini dihadiri oleh jajaran asisten, kepala perangkat daerah, camat, akademisi, hingga perwakilan LSM untuk menyelaraskan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa validitas data merupakan kunci utama dalam pengambilan kebijakan. Ia menginstruksikan agar seluruh program bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data. Program harus dapat dipantau dan dikontrol bersama agar akuntabel dan tepat sasaran,” tegas Nurul Azizah.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Ahmad Gunawan, memaparkan capaian positif dalam satu tahun terakhir. Angka kemiskinan di Bojonegoro yang pada awal 2025 tercatat sebesar 11,69 persen, kini berhasil ditekan menjadi 11,49 persen. Pemerintah daerah optimis tren penurunan ini akan berlanjut dengan target yang lebih ambisius.
“Kami menargetkan penurunan hingga 10,55 persen pada 2026, dan mencapai angka 7,98 persen pada akhir periode RPJMD nanti,” jelas Ahmad Gunawan.
Sinergi ini juga melibatkan unsur akademisi. Ahmad Taufiq, narasumber dari LPPM Universitas Bojonegoro (Unigoro), memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya bersifat konsumtif, tetapi harus berbasis pemberdayaan ekonomi.
“Program harus lebih fokus pada penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Kolaborasi aktif antara pemerintah, kampus, dan swasta adalah kunci keberlanjutan program,” ungkap Dekan FISIP Unigoro tersebut.
Sebagai upaya penguatan transparansi di tingkat akar rumput, Pemkab Bojonegoro juga mendorong pemasangan stiker pada rumah tangga penerima manfaat. Stiker tersebut memuat informasi bantuan yang diterima guna meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas.
Selain bantuan sosial, rapat koordinasi ini juga menyepakati penguatan sektor pendukung lainnya, seperti modernisasi pertanian, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta percepatan investasi daerah guna menciptakan lapangan kerja baru di Bojonegoro.
Editor : Fatih
