KLIKJATIM.Com | Sumenep -Lebih dari dua minggu pascaruntuhnya jembatan penghubung di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, kondisi di lapangan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Jembatan yang roboh pada Jumat, 5 Desember itu hingga kini belum tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah.
Ambruknya infrastruktur tersebut memutus jalur transportasi utama yang selama ini menjadi akses vital bagi warga di sedikitnya empat desa.
Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu, terutama bagi pengguna kendaraan roda empat yang kini sama sekali tidak dapat melintas.
Terputusnya jalur utama itu memaksa warga setempat mengambil langkah darurat. Secara swadaya, masyarakat membangun jembatan sementara dari bahan kayu agar aktivitas harian tidak sepenuhnya lumpuh. Namun, jembatan darurat tersebut hanya bisa dilalui sepeda motor.
Sementara itu, kendaraan roda empat dan kendaraan bermuatan besar terpaksa mencari jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh dan membutuhkan waktu tempuh lebih lama.
Salah seorang warga Desa Bringsang, Mas Ari menuturkan, bahwa jembatan yang roboh bukan sekadar akses biasa, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, dampak paling terasa dirasakan oleh pemilik kendaraan roda empat yang kini harus menanggung beban tambahan akibat jarak tempuh yang berlipat.
“Jembatan ini penghubung utama empat desa. Kalau motor masih bisa cari jalan lain, tapi mobil benar-benar kesulitan karena harus memutar sangat jauh,” ujar Mas Ari pada wartawan, Senin (22/12).
Keluhan warga pun terus bermunculan. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret karena keberadaan jembatan tersebut sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga pemenuhan kebutuhan harian masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Desa Bringsang, Ahmad Muzakki, memastikan bahwa pemerintah desa telah berupaya mendorong percepatan penanganan sejak hari pertama kejadian.
Ia menyebut, komunikasi intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak di tingkat kabupaten.
“Sejak jembatan ini ambruk, kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan juga Komisi III DPRD Sumenep. Harapan kami, pembangunan ulang jembatan bisa segera direalisasikan,” kata Muzakki.
Dari jajaran pemerintah kabupaten, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Slamet Supriyadi, menjelaskan bahwa pada tahap awal terdapat dua opsi penanganan yang sempat dipertimbangkan, yakni pembangunan jembatan darurat atau langsung membangun jembatan permanen.
Namun, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa pembangunan jembatan sementara justru membutuhkan biaya yang tidak kecil.
“Perhitungan teknis kami menunjukkan bahwa jembatan darurat membutuhkan anggaran sekitar Rp60 juta. Dengan pertimbangan itu, Bupati memutuskan langsung memilih pembangunan jembatan permanen,” ujar Slamet.
Ia menambahkan, realisasi pembangunan jembatan permanen tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Pendanaannya direncanakan bersumber dari pos Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, Slamet belum dapat memastikan kapan proses pengerjaan secara teknis akan dimulai.
“Untuk waktu pelaksanaan masih belum bisa dipastikan. Yang jelas, anggaran baru tersedia pada 2026 dan setelah itu baru bisa kami laksanakan,” katanya.
Slamet mengakui, lambannya penanganan ini telah memicu kekecewaan masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme dan sistem penganggaran yang berlaku.
“Selama dananya belum tersedia, ruang gerak kami juga terbatas. Apalagi kejadian ambruknya jembatan ini memang tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, Slamet menyampaikan permohonan maaf kepada warga Desa Bringsang dan desa-desa terdampak lainnya.
“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Sumenep memohon maaf karena pada 2025 belum bisa mengalokasikan anggaran. Insyaallah pada 2026 pembangunan jembatan permanen akan kami realisasikan,” tuturnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar bersabar sembari menunggu proses pembangunan, serta memanfaatkan jalur alternatif yang masih memungkinkan untuk dilalui.
“Untuk sementara, warga masih bisa menggunakan jalur pintas atau rute alternatif yang ada,” pungkasnya.
Editor : Wahyudi
