KLIKJATIM.Com | Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan para surveyor Indonesia untuk menjaga integritas dan tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Peringatan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025).
Menteri Nusron menekankan bahwa bidang agraria adalah pertarungan sumber daya yang nilainya sangat besar dan tidak dapat diciptakan oleh manusia, seperti tanah, air, dan udara.
“Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” tegas Menteri Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN menyinggung kembali kasus "Pagar Laut" yang sempat menjadi sorotan, yang menurutnya tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Ia menilai, godaan kejahatan pertanahan akan selalu muncul mengingat besarnya nilai strategis sumber daya agraria.
Dalam konteks ini, Menteri Nusron menyebut ada dua instrumen krusial dimana pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan, dan surveyor (termasuk anggota MASKI) sebagai pelaksana teknis yang berada di garis awal proses pertanahan.
Menteri Nusron menegaskan bahwa berbagai bentuk kejahatan pertanahan, yang dikenal sebagai mafia tanah, hampir selalu berawal dari tahap pengukuran. Kejahatan ini memperebutkan dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek pengakuan.
Dimana aspek fisik meliputi rekayasa fisik tanah tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pelaku lapangan (surveyor). Sementara aspek pengakuan rekayasa dapat muncul melalui dokumen yuridis, historis, atau administrasi. Namun, klaim apa pun tidak akan bisa berdiri jika informasi fisik tanah sudah solid.
Menteri Nusron memiliki harapan besar terhadap MASKI sebagai mitra strategis ATR/BPN. Dengan ratusan anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI didorong untuk ikut memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” pungkas Menteri Nusron.
Pada acara Munas yang berlangsung hingga 27 November ini, Menteri Nusron juga menyempatkan diri berkeliling ke booth untuk melihat perkembangan alat survei lapangan. Turut hadir mendampingi Menteri, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging dan jajaran.
Editor : Fatih
