KLIKJATIM.Com | Sampang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang tengah berupaya keras menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC).
Masalah ini muncul menjelang Paripurna Persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada Jumat (28/11/2025).
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan segala sektor, termasuk pembangunan dan program UHC. Ia menyebutkan, kekurangan anggaran ini dipicu oleh pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat tahun 2026.
Bahkan, menurut Rudi, Kabupaten Sampang saat ini tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Infrastruktur dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
"Penurunan dana transfer ini sangat membatasi kemampuan fiskal daerah untuk menutupi beban layanan kesehatan yang tinggi, yang pada tahun-tahun sebelumnya pun sudah berpotensi membebani anggaran daerah," ujar Rudi, Senin (24/11/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, berpendapat bahwa pihak legislatif menuntut segala kekurangan anggaran harus terpenuhi. Pihaknya juga telah melakukan perhitungan dengan Dinas Kesehatan Keluarga Berencana (Dinkes KB) dan memperkirakan kekurangan tersebut dapat diatasi.
Salah satu solusi yang diusulkan untuk menekan beban anggaran UHC adalah dengan memurnikan data penerima manfaat.
"Kita juga perlu melakukan penghapusan data yang meninggal dan pergi ke luar negeri. Supaya kita tidak membiayai orang yang sudah tidak ada, sementara seperti itu," tandas Mahfud.
Langkah penghapusan data ini dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia, memastikan dana UHC benar-benar diperuntukkan bagi penduduk Sampang yang berhak.
Editor : Fatih
