KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pegiat lingkungan di Kabupaten Sumenep, Madura, menyoroti bahwa persoalan sampah di wilayah kepulauan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Padahal, Pemkab Sumenep tengah menjalin kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse-Derived Fuel/RDF).
Pendiri Asa Sociopreneur, Machallafri Iskandar, mengapresiasi inisiatif pengolahan sampah menjadi RDF di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai terobosan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut baru menyasar kawasan daratan, sementara kebutuhan penanganan sampah di kepulauan belum terpenuhi.
“Sumenep ini terdiri dari banyak pulau. Saat pengelolaan sampah di daratan mulai bergerak menggunakan teknologi, masyarakat di kepulauan masih menghadapi tantangan karena minimnya fasilitas pengolahan,” ujar Machallafri, Senin (17/11).
Machallafri menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengolahan sampah di hilir melalui TPA dan pengendalian di hulu lewat pembiasaan pemilahan sampah oleh warga. Menurutnya, jika fokus pemerintah hanya pada pengolahan di TPA, masyarakat bisa salah mengartikan bahwa pemilahan sampah tidak lagi diperlukan.
“Kalau semua bertumpu pada TPA, masyarakat bisa merasa pemilahan tidak penting. Padahal sumber masalahnya ada di hulu, dari rumah tangga, sekolah, kantor, maupun tempat kegiatan lain,” tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa informasi mengenai jenis sampah yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar belum tersampaikan secara merata. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi elemen kunci untuk membentuk kebiasaan memilah sampah.
“Setelah diberi edukasi, masyarakat biasanya sangat responsif. Mereka perlu tahu jenis sampah apa saja yang bisa diolah agar kebiasaan memilah bisa tumbuh,” kata dia.
Machallafri mengungkapkan bahwa TPA di Sumenep kini hampir mencapai batas daya tampung, sehingga inovasi RDF menjadi solusi yang muncul. Ia menilai, pemerintah dan masyarakat harus berjalan seiring.
Pemerintah bertanggung jawab merumuskan aturan, menyediakan fasilitas, dan memberi edukasi, sementara warga didorong untuk mengelola sampah secara mandiri sejak dari rumah.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci. Penanganan sampah akan berjalan lebih optimal jika kebijakan hilir diperkuat dengan kesadaran di tingkat hulu,” tegasnya.
Machallafri berharap pemerintah dapat segera memperluas perhatian ke wilayah kepulauan agar penanganan sampah di seluruh Sumenep dapat berjalan seimbang dan menyeluruh.
Editor : Fatih
