KLIKJATIM.Com | Sumenep - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, dalam menekan angka pengangguran belum menunjukkan hasil signifikan.
Berdasarkan catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di wilayah tersebut masih menyentuh angka 12.261 orang.
Angka itu memang turun tipis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12.463 orang, namun tetap lebih tinggi dibanding 2022 yang hanya 9.153 orang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep mengakui, penyerapan tenaga kerja lokal masih tergolong rendah. Satu-satunya kegiatan rekrutmen massal terakhir yang digelar pemerintah daerah adalah job fair pada 17 September lalu, yang diikuti oleh 36 perusahaan.
Dari data pendaftaran yang dihimpun panitia melalui Google Form, tercatat lebih dari 800 pelamar mengajukan lamaran.
Namun, dua bulan berselang, hanya 27 orang yang benar-benar diterima kerja di tujuh perusahaan yang telah memberikan laporan.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro menjelaskan, bahwa lembaganya masih terbatas dalam hal sumber data serapan tenaga kerja.
“Selama ini kami hanya mengandalkan data dari kegiatan job fair dan laporan resmi BPS Sumenep,” ujar Eko, Senin (11/10).
Eko menambahkan, Disnaker Sumenep sebenarnya terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan peserta job fair untuk memperbarui data penyerapan tenaga kerja.
“Kami rutin menanyakan berapa pelamar yang diterima dan berapa yang tidak. Dari situ kami bisa mengukur sejauh mana efektivitas job fair dalam menyerap tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Dalam setiap rapat evaluasi, lanjut Eko, pihaknya juga meminta agar perusahaan menyampaikan jumlah pelamar yang masuk, termasuk mereka yang tidak lolos karena tidak sesuai kualifikasi. Langkah itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih akurat soal dinamika pasar kerja di Sumenep.
Namun hingga kini, Disnaker Sumenep mengaku belum memiliki data komprehensif mengenai jumlah warga Sumenep yang berhasil terserap di dunia kerja. Salah satu penyebabnya adalah minimnya laporan dari perusahaan di luar kegiatan job fair.
“Masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan rekrutmen, padahal kami sudah imbau agar setiap penerimaan tenaga kerja diinformasikan. Akibatnya, data kami tidak sepenuhnya valid,” ungkap Eko.
Sebagai solusi, Disnaker Sumenep kini mendorong perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen langsung di aula Disnaker. Mekanisme ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan pengawasan langsung sekaligus pencatatan lebih rinci terhadap jumlah pelamar dan tenaga kerja yang diterima.
Meski berbagai upaya dilakukan, tantangan utama pemerintah daerah masih sama: menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak.
Editor : Wahyudi
