KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan bersama 17 rukun nelayan se-Kabupaten Lamongan melakukan audiensi dengan Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., M.EK., di Pendopo Kabupaten Lamongan pada Sabtu (16/8/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan, khususnya terkait perizinan kapal.
Ketua HNSI Cabang Lamongan, H. Sukri Sulatim, mengungkapkan keresahan nelayan yang memiliki kapal di atas 20 GT. Banyak dari mereka terpaksa tidak melaut karena takut ditangkap oleh PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) akibat belum memiliki izin kapal yang lengkap.
Baca Juga : Dikukuhkan Bupati Yes, 76 Anggota Paskibraka Lamongan Siap Bertugas di Upacara HUT ke-80 RI"Proses pengurusan izin kapal di atas 20 GT tidak cukup sehari, seminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Ini seperti buah simalakama. Melaut khawatir ditangkap PSDKP, tidak melaut tidak bisa mendapatkan penghasilan," keluh Sukri.
Sukri melanjutkan, jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi penurunan drastis pada kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan Lamongan. Penurunan daya beli ini juga akan berdampak pada sektor-sektor lain, seperti penjual makanan kaki lima dan UMKM yang bergantung pada daya beli nelayan.
"Nelayan bisa dibilang sektor utama perekonomian masyarakat pesisir Lamongan," tambahnya.
Baca Juga : Jajaran Forkopimda Lamongan Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI, Program Pusat Sejalan dengan DaerahMenanggapi keluhan tersebut, Bupati Yuhronur Efendi berjanji akan segera mengkomunikasikan masalah ini dengan berbagai pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan pihak lainnya. Bahkan, ia akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo agar proses perizinan dapat dipercepat, sehingga nelayan bisa melaut dengan tenang dan produktif.
"Dengan demikian, nelayan bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan primer lainnya," ujar Bupati.
Selain itu, Bupati Yes juga mendorong para nelayan untuk merespons positif program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Menurutnya, pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi, seperti menghadapi angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, nelayan bisa melaut dengan tenang, nyaman, dan aman," harapnya.
Baca Juga : Bupati Lamongan Apresiasi Produk KKN UMD Mahasiswa UNEJ yang Selaras dengan Potensi DesaDi akhir pertemuan, Yuhronur Efendi berpesan kepada para nelayan untuk tetap menjadi nelayan yang baik, sabar, dan terus belajar. (yud)
Editor : Rozy
