KLIKJATIM.Com | Sumenep - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang secara gamblang mengecam praktik nakal dalam distribusi beras nasional.
Menurutnya, tindakan tegas dari pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi para petani dan konsumen yang selama ini dirugikan oleh ulah segelintir pelaku bisnis tidak bertanggung jawab.
Dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Solo, Minggu (20/07/2025), Presiden Prabowo secara terbuka mengungkap adanya kecurangan di sektor perberasan.
Ia menuding sejumlah pelaku usaha melakukan pengoplosan beras demi mengeruk keuntungan besar, dengan estimasi kerugian negara yang mencapai Rp100 triliun per tahun.
“Ini bukan persoalan sepele. Ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi serius. Negara dirugikan dalam jumlah besar setiap tahunnya,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan para kader PSI.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Fauzi menyambut positif pernyataan Presiden. Ia menyebut, langkah tersebut memberi harapan baru bagi sektor pertanian nasional yang selama ini terluka akibat praktik manipulatif dalam rantai pasok beras.
“Saya sangat mendukung ketegasan Presiden. Sudah waktunya sistem distribusi beras dibersihkan dari praktik kotor yang merugikan petani. Ini bukan hanya tentang harga, tetapi juga tentang keadilan dan ketahanan pangan nasional,” ucap Bupati Fauzi, Rabu (23/7).
Ia menyoroti dampak buruk beras oplosan terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, pencampuran beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga menyebabkan harga jual gabah unggulan jatuh dan menurunkan motivasi petani.
“Petani kita sudah bekerja keras sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Keringat mereka tidak boleh dikorbankan demi keuntungan instan mafia beras,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep tersebut juga menyerukan agar seluruh kepala daerah di Indonesia ikut andil dalam memperkuat pengawasan distribusi beras di wilayah masing-masing.
Ia menilai bahwa keberhasilan kebijakan di tingkat pusat akan sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan di level daerah.
“Kalau pusat sudah tegas, maka daerah juga harus mengimbangi dengan pengawasan yang konsisten. Hanya dengan begitu kebijakan bisa berdampak nyata,” pungkasnya. (ris)
Editor : Hendra
