KLIKJATIM.Com | Sumenep - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (19/5/2025) siang.
Aksi yang semula berlangsung damai itu berubah menjadi kisruh. Sejak awal, massa aksi menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Mereka menyuarakan tuntutan secara bergiliran melalui pengeras suara sambil membentangkan spanduk dan poster di area samping Kantor Pemkab Sumenep.
Namun, suasana berubah saat sejumlah mahasiswa tiba-tiba berlari masuk ke dalam area kantor pemerintahan tersebut.
Petugas Kepolisian yang berjaga di lokasi langsung sigap mengejar para demonstran yang telah berada di dalam gedung. Sementara itu, personel Satpol PP yang bertugas di dalam gedung tampak terkejut dengan kemunculan mahasiswa secara mendadak.
Sekelompok mahasiswa kemudian naik ke lantai dua, dengan tujuan menemui langsung Bupati atau Wakil Bupati Sumenep. Namun langkah mereka dihentikan oleh polisi yang mengejar hingga ke lantai atas.
Pihak kepolisian berusaha membujuk mahasiswa untuk kembali turun dan meninggalkan gedung. Namun para demonstran menolak, dan tetap ngotot ingin memastikan keberadaan kepala daerah secara langsung.
“Kami ingin bertatap muka langsung dengan Bupati. Kalau benar sedang tidak ada, kami ingin membuktikan sendiri ke ruangannya. Kami tidak berniat merusak atau membuat kekacauan, Pak Polisi,” teriak Halim, salah satu mahasiswa peserta aksi, Senin (19/5).
Namun, permintaan itu ditolak aparat. Polisi menegaskan bahwa aksi yang diberitahukan ke pihak berwenang sebelumnya hanyalah berupa penyampaian pendapat di ruang publik, bukan untuk masuk ke gedung pemerintahan.
“Izin kalian hanya untuk orasi. Silakan menyampaikan aspirasi sebebas mungkin di luar, kami siap mengawal. Tapi masuk ke dalam ruangan kantor tanpa izin itu tidak dibenarkan. Ini ada pemiliknya, tidak bisa sembarangan. Turun sekarang, keluar,” tegas AKP Taufik Hidayat, Kasat Samapta Polres Sumenep.
Karena massa aksi tetap bersikukuh tidak mau turun, aparat akhirnya bertindak tegas. Mahasiswa ditarik paksa keluar dari gedung, hingga menimbulkan keributan. Beberapa mahasiswa melontarkan protes keras atas tindakan tersebut.
Setelah seluruh peserta aksi dikeluarkan, pintu masuk kantor Pemkab ditutup. Di luar, para mahasiswa kembali melanjutkan orasinya dengan nada kekecewaan. Mereka menilai tindakan aparat sebagai bentuk pembatasan terhadap hak warga negara.
“Ini gedung dibangun dari uang rakyat. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami cuma ingin bertemu Bupati, tidak ada niat merusak. Tapi kami malah dipaksa turun. Bahkan ada yang mendapat pukulan dari polisi. Apa polisi boleh memukul warga?,” seru salah satu mahasiswa yang kecewa.
Namun aparat memilih tidak menanggapi lebih jauh dan meminta para mahasiswa untuk menjauh dari halaman kantor.
Aksi kemudian dilanjutkan kembali di sisi timur kantor Pemkab. Pantauan Klikjatim di lokasi, massa aksi memutuskan bertahan di sana dan menunggu kehadiran Bupati atau Wakil Bupati untuk berdialog secara langsung. (ris)
Editor : Hendra
