KLIKJATIM.Com | Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) intensif menjalankan program pelayanan keliling bertajuk Jemput Bola (Jebol).
Program ini menyasar langsung sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) di berbagai wilayah kabupaten sebagai langkah nyata mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada kelompok usia muda.
Langkah ini tak sekadar bagian dari pelayanan rutin, melainkan bentuk solusi atas problem klasik yang kerap terjadi, yakni banyaknya pelajar yang belum memiliki e-KTP akibat berbagai kendala.
“Kami melihat masih banyak siswa yang belum sempat mengurus e-KTP karena keterbatasan waktu, ongkos transportasi, atau minimnya informasi. Maka, kami yang datang langsung ke mereka,” ujar Kepala Disdukcapil Sumenep, R. Achmad Syahwan Effendy, saat dihubungi Klikjatim melalui sambungan teleponnya, Sabtu (3/5) siang.
Ia menambahkan, kepemilikan dokumen kependudukan seperti e-KTP sangat krusial karena menjadi syarat dasar dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk saat hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Jemput Bola menjadi cara kami menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa menjangkau masyarakat lebih luas, asal dilakukan dengan pendekatan yang aktif dan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil, Wahasah, menekankan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen serius dalam mengintegrasikan seluruh warga wajib KTP ke dalam sistem identitas digital nasional.
“Semua warga negara berhak atas pengakuan hukum dalam bentuk identitas resmi. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang ke kantor. Maka layanan harus hadir di tempat di mana kebutuhan itu ada,” ucapnya.
Selama tiga bulan terakhir, tim Disdukcapil telah aktif mengunjungi sejumlah sekolah. Tak hanya melakukan perekaman data untuk penerbitan e-KTP, mereka juga memberikan penyuluhan mengenai pentingnya legalitas identitas, terutama bagi generasi muda yang sedang membentuk masa depan sipilnya.
“Untuk masyarakat secara umum, ini juga penting agar mereka tidak terhambat dalam mengakses bantuan sosial dan layanan publik lainnya,” lanjut Wahasah.
Ia menyebut, inisiatif ini adalah wujud nyata bahwa pelayanan publik semestinya hadir dengan semangat kemanusiaan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Program ini menunjukkan bahwa urusan kependudukan bukan cuma soal administratif, tapi soal bagaimana negara hadir di tengah rakyatnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wahasah juga menyuarakan komitmen tegas terhadap perlindungan peserta didik. Ia menegaskan bahwa tahun 2025 adalah momentum bagi Sumenep untuk memastikan dunia pendidikan bersih dari kekerasan seksual.
“Tak akan ada tempat bagi pelaku predator seksual di lingkungan pendidikan Sumenep. Bila ditemukan, akan langsung diberi sanksi tegas, mulai dari pemecatan hingga proses hukum,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai momen pernyataan sikap, bukan hanya seremoni tahunan.
“Sekolah bukan panggung bagi penyalahgunaan kekuasaan. Anak-anak harus aman, dan para guru yang benar-benar mengabdi tak boleh dicemari oleh segelintir pelaku kejahatan,” tandas Wahasah.
“Mengajar adalah sebuah kehormatan. Siapa pun yang menodai kehormatan itu, akan kami hadapkan pada proses hukum dan penilaian publik,” pungkasnya. (ris)
Editor : Hendra
