KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan bantuan kebutuhan bahan pokok kepada nelayan di Desa Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, dan Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban nelayan yang tidak dapat melaut selama beberapa bulan akibat cuaca ekstrem.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak kondisi alam yang sulit.
"Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari nelayan. Kami juga mengimbau agar para nelayan selalu waspada dan berhati-hati saat menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu," ujar Alif, Kamis (13/3/2025).
Penguatan Program dan Pengawasan Perikanan
Dalam kesempatan tersebut, Alif meminta Dinas Perikanan untuk memperbarui dan memvalidasi data nelayan agar program bantuan dapat lebih tepat sasaran. Ia juga menginstruksikan dinas terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina) guna memastikan saluran irigasi dapat berfungsi optimal dalam mendukung budidaya perikanan.
"Koordinasi dengan Poklina sangat penting agar saluran irigasi bisa beroperasi maksimal, sehingga kebutuhan budidaya perikanan dapat terpenuhi dengan baik," jelas Alif.
Sementara itu, Relation PGN Saka Limited, Erry Affandi, menyampaikan bahwa PGN Saka turut berkontribusi dalam ketahanan energi nasional dan berharap kerja sama yang baik dengan Pemkab Gresik terus berlanjut.
"Kontrak ketahanan energi di Ujungpangkah masih berlaku hingga 21 tahun ke depan. Hubungan yang harmonis antara PGN Saka dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung swasembada energi nasional," ujarnya.
Baca juga: Mentan Amran Apresiasi Panen Raya di Gresik: Produksi Tinggi, Harga Gabah NaikLarangan Jaring Cantrang dan Pembentukan Satgas Pesisir
Selain menyalurkan bantuan, Wabup Alif juga menyoroti maraknya penggunaan jaring cantrang yang dikeluhkan para nelayan. Ia menegaskan bahwa kebijakan larangan penggunaan jaring cantrang merupakan bagian dari program 100 hari kerja bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Kebijakan ini juga sejalan dengan program Nawa Karsa Gresik Seger, yang bertujuan menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan sektor perikanan di Gresik.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik akan membentuk Gabungan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang dijadwalkan diluncurkan pada Mei 2025. Pokmaswas ini bertugas memastikan aturan larangan jaring cantrang dipatuhi oleh para nelayan.
Pemkab Gresik juga bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Polda Jatim untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Alif mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggandeng nelayan lokal untuk membentuk tim keamanan Satgas Pesisir, yang akan dilengkapi perlengkapan khusus untuk membantu menjaga ekosistem laut.
"Kami sedang mengupayakan MoU dengan Pemprov Jatim untuk mewujudkan Satgas Pesisir yang melibatkan nelayan. Ini bagian dari program 100 hari kerja saya bersama Gus Yani. Semoga aturan ini dapat segera terwujud," ungkapnya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Dalam kegiatan ini, Wabup Alif didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Anggota DPRD Gresik Dapil Ujungpangkah Muhamad Kurdi, Asisten III Misbahul Munir, serta Kepala Dinas Perikanan Arif Wicaksono. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Umi Khoiroh, Camat Ujungpangkah Shofwan Hadi, serta kepala desa dari Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, dan Banyuurip.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Gresik berharap nelayan yang terdampak cuaca ekstrem dapat segera bangkit, serta sektor perikanan dapat berkembang lebih berkelanjutan di masa depan. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
