KLIKJATIM.Com | Gresik — Ketua Fraksi PKB Gresik di DPRD Syahrul Munir menyoroti lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemkab.
Pasalnya, kini Pemkab Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sedang gencar menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah Kecamatan. Dan pengendalian ruang menjadi salah satu problem dalam proses penyusunan RDTR.
Setidaknya, menurut Syahrul, ada tujuh problem yang harus dihitung sebagai variabel penyusunan RDTR maupun perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Salah satunya potensi perencanaan dan pembangunan yang tidak singkron antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.
Kemudian Kualitas pembangunan struktur ruang, baik itu jalan, transportasi, drainase, irigasi dan seterusnya. Menurut Syahrul, hal itu berpengaruh pada pengembangan sebuah kawasan.
"Misalnya drainase industri dan irigasi, dua hal yang berbeda ini tidak boleh jadi satu, jika demikian maka apa jadi pertanian yang pengairannya juga dialiri drainase Industri," bebernya dalam forum konsultasi publik penyusunan RDTR Kecamatan Menganti, Kamis (28/07/2022).
Problem lain yang tak kalah penting menurut dia yaitu tentang status kelas jalan yang akan berimplikasi pada percepatan pembangunan.
"Perlu juga dipetakan mana jalan yang statusnya perlu dialihkan, misal dari jalan kabupaten ke jalan desa, agar bisa lebih cepat dibangun dengan dana desa misalnya, karena kalau menunggu APBD perlu waktu lama," urai Ketua Pansus RTRW itu.
Syahrul juga menyoroti lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang juga menjadi problem. Selama ini, menurut dia hal itu merupakan penyebab carut marutnya kondisi tata ruang di Kabupaten Gresik.
Menurutnya, saat ini banyak penggunaan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.
"Kalau kita uji petik di beberapa spot pasti ada itu pelanggaran ruang, dan jelas merugikan. Investor juga dirugikan," kritiknya.
Dia mencontohkan, sebuah kawasan yang sebenarnya diplot sebagai wilayah pengembangan perumahan atau permukiman yang ideal menurut investor pengembang. Namun tiba-tiba ada industri atau pabrik yang dibangun di sebelahnya.
"Akhirnya kan tidak ideal untuk sebuah perumahan, begitupun sebaliknya. Nah ini untuk Dinas agar intens berkoordinasi dengan Perizinan dan Satpol PP untuk pengendalian (pemanfaatan ruang)," tandas dia. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
