KLIKJATIM.Com | Surabaya—Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya dikritik oleh sejumlah masyarakat. Kritikan itu diberikan lantaran masyarakat menilai Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya tidak memberikan respon terhadap adanya pembongkaran Musala Babussalam yang ada di Jalan Sulung nomor 65 A oleh PT KAI DAOP 8 Surabaya.
Akibat adanya pembongkaran itu, puluhan warga pun mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk mengadu terkait permasalahan itu. mereka ingin bertemu dengan wakil rakyat khususnya dari PKB karena dianggap sangat mewakili aspirasi warga.
"Saya menghubungi Mahfudz (Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB), saya juga menghubungi Tamam (Badru Tamam Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya), untuk menemui kami saat ini, tapi ternyata tidak ada satupun yang datang," ungkap koordinator aksi Satuham saat ditemui di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (23/5/2022).
Selain itu, Satuham juga mengaku telah menghubungi Camelia Habiba (Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB). Namun menurut Satuham, Habibah masih harus menunggu rekomendasi.
"Habibah ini tadi saya telpon, tapi dia bilang, saya belum dapat rekomendasi dari DPR, Masak DPR itu harus ada rekomendasi menemui warga-warganya," tegasnya.
Menurutnya, dalam permasalahan ini, PT KAI DAOP 8 melakukan tindakan arogansi kepada warga yang menghalangi pembongkaran Musala yang dilakukan tanggal 29 Maret 2022 lalu.
Dalam pembongkaran itu, Kata Satuham, ada lima orang warga yang menghalangi pembongkaran namun karena pihak KAI dengan mengerahkan sekitar 100 orang berpakaian satpam dan polsus.
"Kami dihancurkan, kami dibanting, kami dicekik, oleh petugas-petugas KAI itu yang tidak manusiawi, ada yang dicekik, ada yang diinjak, ada fotonya, ada videonya," tuturnya.
Oleh karenanya, dirinya bersama warga mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk mengadukan permasalahan tersebut. Para warga kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krisna.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya, Badru Tamam merespon keluhan warga yang melakukan aksi terkait pembongkaran Musala Babussalam yang ada di Jalan Sulung nomor 65 A.
Ia mengatakan bahwa informasi mengenai aksi tersebut terlalu mendadak. Sehingga ia tidak sempat menemui karena masih dalam acara rapat.
"Saya mohon maaf, bukannya tidak mau menerima. Saya tadi dapat telpon sekitar jam 8, tapi saya juga harus melakukan tugas," kata Tamam, Senin (23/5/2022).
Ia juga menilai bahwa teman-teman dari Fraksi PKB kemungkinan juga sibuk, sehingga ada yang tidak sempat membuka handphone.
"Mungkin teman-teman lainnya dalam kesibukan. Soalnya mendadak, telponnya jam 08:00 aksinya jam 09:00, dan tidak ada pertemuan sebelumnya," terang Anggota Komisi D.
Untuk kedepannya, Tamam akan membantu permasalahan tersebut. Pihaknya akan meminta dokumen-dokumen dari warga untuk ditindaklanjuti.
"Kita pastinya akan menindaklanjuti permasalahan ini, kita menunggu laporan dari warga, dan menunggu dokumen-dokumen juga kronologi dari warga untuk kita pelajari," pungkasnya.(mkr)
Editor : Redaksi
