KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencabut kebijakan pengurangan kuota pupuk subsidi bagi petani di Jatim. Untuk itu, dewan memberi waktu 6 bulan agar dilakukan revisi keputusan pengurangan tersebut.“Kami beri waktu enam bulan sejak dikeluarkan pengurangan tersebut. Kementan berjanji akan meninjau ulang keputusannya tersebut,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto.
[irp]Dijelaskan, alokasi pupuk bersubsidi bagi Jatim tahun ini berkurang drastis. Dari kebutuhan sekitar 2,7 juta ton, hanya dialokasikan sebanyak 1,3 juta ton sehingga diperkirakan hanya mencukupi untuk 6 bulan saja. Selain mendesak Kementan merevisi, ia juga meminta PT Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk untuk menjamin distribusi pupuk dari gudang ke petani. “Kalau tak ada surat dari Mentan, Petrokimia tak ada dasar untuk mengeluarkan pupuk. Siapa nanti yang membayarnya kalau tak ada Permentan,” tambah Subianto.Komisi B DPRD Jatim, kata dia, selalu koordinasi dengan Dinas Pertanian Jatim terkait pengeluaran pupuk yang sudah disalurkan ke petani. ”Jika sampai 1,1 juta ton, sisa 200 ton maka bulan Mei nanti kami akan ke Kementan (Kementerian Pertanian) mempertanyakan janji untuk meninjau ulang pengurangan kuota pupuk subsidi di Jatim,” katanya.
[irp]Hal senada disampaikan Anggota Komisi B, Agung Mulyono. Menurutnya, pihaknya bersama pimpinan dewan sudah sepakat untuk mencari solusi bersama menyampaikan permintaan Jatim dengan menemui Menteri Pertanian. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan mendesak Kementan untuk membatalkan keputusan mengurangi pupuk subsidi di Jatim. "Seharusnya, jangan dikurangi, namun justru ditingkatkan," tegasnya.Berkaca dari musim tanam sebelumnya, politisi asal Banyuwangi ini menyebut bahwa pasokan pupuk seringkali kurang. Sehingga, dengan adanya pengurangan pupuk subsidi, pihaknya mengawatirkan pupuk akan semakin langka."Pasokan normal saja masih kurang. Apalagi, sekarang dikurangi," tegas mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.Lebih lanjut, kelangkaan pupuk dikawatirkan juga akan membuat dampak sistematik. Mulai dari kemungkinan merosotnya hasil pertanian hingga potensi kenaikan harga pangan.
[irp]Pada bagian lain Petrokimia Gresik hanya akan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pada musim tanam 2020, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia ini menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 744.816 ton.Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 01/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada 2 Januari 2020, alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2020 mencapai sebesar 7,94 juta ton. Permentan ini juga mengatur alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian Provinsi membagikan alokasi tersebut ke tingkat kabupaten. Selanjutnya, pemerintah kabupaten melalui SK Dinas Pertanian Kabupaten membagikannya ke tingkat kecamatan. (iz/mkr)
Editor : Redaksi
