HMI Jatim Menilai Hibah Pimpinan DPRD Jatim Menyayat Hati Rakyat

Haryono, Ketua HMI Jawa Timur Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur akan berpotensi bermasalah dengan hukum. Indikasi masalah ini terdeteksi dengan jumlah hibah yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Jawa Timur mencapai ratusan miliar, ungkap Haryono.

Menurut dia, tingkat kewajaran pimpinan DPRD Jawa Timur menerima hibah hanya sebesar Rp 2 miliar saja. Dana tersebut pun untuk alokasi tambahan dari proyek-proyek yang tidak mendapatkan alokasi anggaran. “Kalau sampai Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar, berarti itu sangat tidak wajar. Saya mempertanyakan landasan hukumnya,” ucap Haryono.

Lebih lanjut, Kabid Hukum dan Ham HMI Jatim menegaskan, alokasi dana hibah yang mencapai ratusan miliar tersebut ada kejanggalan. Menurut dia, ada ketidakwajaran pemberian dana hibah terhadap pimpinan DPRD oleh Dinas PU Bina Marga.

“Dinas itu sudah memiliki perencanaan pembangunan tersendiri, mereka sudah memiliki rencana pembangunan di bidangnya shingga dana tersebut dicairkan oleh Pemprov melalui APBD. Lha…kenapa kok sampai mengalokasikan dana hibah tersebut kepada Pimpinan DPRD lagi, apa dasar hukum yang dipakai,” tegas Haryono.

Menurut PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, hibah merupakan pemberian uang atau barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan bersifat tidak wajib atau mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berdasarkan PERMENDAGRI yang dijelaskan pemberian hibah hanya di peruntukan kepada masyarakat atau organisasi masyarakat  yang secara spesifik telah di tetapkan bukan Kepada Pimpinan DPRD, apalagi nominal yang di berikan  jauh di atas ambang kewajaran.

PERGUB Jawa Timur No. 134 Pasal 4 Point 3 Tahun 2018. Bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasrkan penjelasan PERGUB tersebut  bahwa Hibah yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Jatim sangat tidak rasional dan melenceng dari keadilan serta tidak jelas asas kemanfaatannya bagi Masyarakat.

Selasa, 11 Agu 2026 20:15 WIB

Mulai Hari Ini Sampai 17 Agustus, Naik TransJatim Cuma Bayar Rp 81

Disalah satu sisi saya menduga bahwa Hibah yang Diberikan Kepada Pimpinan DPRD Jatim tersebut terindikasi sebagai transaksi politik, agar DPR sebagai wakil Rakyat menutup Mulut dan tidak bersuara lantang dalam mengritik Pemorov Jatim di bawa naungan Khofifah.

Diakhir kalimatnya Haryono menegaskan akan terus Melakukan pengawalan terhada pelanggaran Hukum yang merugikan Masyarakat. " Kami Hmi Badko Jawa Timur terutama saya sebagai Kabid Hukum dan Ham akan terus mengejar dan mengawal setiap kebijakan Pemprov Jatim yang terindikasi melenceng dari peraturan undang-undang yang berlaku apalagi yang merugikan masyarakat," tutupnya. (yud)

Senin, 10 Agu 2026 12:23 WIB

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Tertinggi Dwija Praja Nugraha

Editor : Redaksi