KLIKJATIM.Com | Gresik — Sejak 1 Januari kemarin Parkir non tunai (cashless) di 116 titik resmi diterapkan. Karena sistem ini baru, di lapangan masih dijumpai sejumlah kendala. Aplikasi untuk pembayaran scan QRIS itu kerap trouble, contohnya.
Pantauan di lapangan, area parkir di Jalan Samanhudi masih terlihat cukup ramai. Belasan juru parkir (jukir) yang bertugas di 13 titik sepanjang jalan Pasar Gresik itu juga terlihat sangat sibuk. Jika ada kendaraan yang akan keluar, mereka pun keteteran. Pasalnya, jika dihitung waktunya, penggunaan sistem cashless ini lebih lama beberapa menit.
Jika menggunakan sistem cash, pengguna jasa parkir akan memberikan uang cash Rp 2.000 ke juru parkir. Jika dihitung waktunya tidak sampai satu menit.
Cara kerja parkir non tunai, yakni ketika datang di Pasar Gresik, kendaraan langsung dihampiri Jukir untuk dirapikan. Setelah rapi, jukir bergegas menuju kendaraan lain yang juga datang atau yang akan keluar.
Setelah parkir selesai, pemilik kendaraan mengambil kendaraannya. Jukir pun datang dengan menunjukan kertas seukuran smartphone itu. Dan dengan aplikasi pembayaran digital Ovo, kertas itu pun discan QRIS.
Aplikasi itu terhubung dengan halaman merchant Dishub Kabupaten Gresik. Selanjutnya, memasukan nominal yang perlu dibayarkan. Diketik pada papan ketik di layar smartphone angka Rp 2.000. Setelah itu, klik lanjutkan. Barulah pembayaran berhasil.
Saat pembayaran berhasil, Jukir mengeluarkan kendaraan. Jika ditotal waktu yang digunakan untuk pembayaran QRIS ini sekitar satu menit lebih. Jika tidak ada kendala.
Di Lapangan, salah satu aplikasi pembayaran itu trouble. Sehingga pembayaran parkir itu tertunda di aplikasi itu. “Tulisannya gagal, tapi nanti bisa kalau sudah tidak trouble,” kata Arif, salah seorang Jukir di Pasar Gresik, Kamis (6/1/2022).
Jalan Samanhudi itu salah satu titik strategis untuk menarik parkir. Namun, kategori pengguna jasa disana mayoritas usia 30an ke atas yang tidak cukup akrab dengan teknologi.
Arif menambahkan, di wilayah parkirnya itu kerap dijumpai kendala ketika membayar dengan QRIS. Terutama ibu-ibu yang harus mengoperasionalkan scan barcode.
“Kalau disini jadinya banyak yang meminta bantuan bayar pakai HP jukir karena tidak bisa menggunakan sisten cashless atau tidak punya aplikasinya. Akhirnya bayarnya pakai uang cash,” jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyampaikan, Dalam APBD Tahun 2022, target PAD dari parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 8 miliar, sementara selama bertahun-tahun hanya terealisasi sekitar Rp 1 miliar lebih. Sebelumnya, parkir tepi jalan ini pernah dikaji dengan hasil oleh tim ahli yang bekerja sama dengan Dishub, menunjukkan ada 116 titik retribusi parkir di beberapa kawasan terutama di daerah perkotaan.
“Potensi pendapatan dari bisa mencapai Rp 27 miliar pertahun dengan catatan retribusi parkir ini ditangani sendiri oleh Dishub dengan mempekerjakan tim dan para juru parkir yang bekerja secara profesional serta didukung semua kebutuhan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Maka, target rasional dari retribusi parkir tepi jalan seharusnya bisa Rp 20 miliar pada tahun 2022 nanti. “Akhirnya kami legislatif ingin target Rp 8 m rapat komisi,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo menyampaikan apabila sistem parkir non tunai ini masih tahap penyempurnaan. Pihaknya akan memperbaiki bertahap ke depan. Sebab yang berjalan selama ini setor ke Pemkab Gresik sangat minim. Misalnya di Jalan Samanhudi Pasar Gresik, disana dalam sistem lama setiap harinya hanya setor Rp 3 juta. Padahal saat uji coba cashless kemarin, hanya dua jam dikantongi Rp 3,5 juta.
“Ini sistem baru, masih perlu banyak penyempurnaan dan itu kami lakukan terus. Contohnya di pasar, itu kemarin uji coba bisa mencapai Rp 3,5 juta hanya dua jam. Padahal pasar itu jam keramaian hampir 24 jam,” ujarnya.
Karena itu, Edy menyebut saat ini dirinya terus mematangkan penerapan sistem cashless ini. Juga memetakan untuk tempat parkir khusus (TPK). Untuk TPK ini bisanya pengelola langsung menyetor ke Pemkab sebesar Rp 300-500 ribu per hari. Padahal jika dihitung-hitung kembali, bisa dinaikan 100 persen.
116 titik parkir itu akan dinaikan target pendapatannya. Edy mencontohkan di Jalan Samanhudi dari Rp 3 juta per hari dinaikan menjadi Rp 7,5 juta sehari. Untuk titik lainnya, Edy menyebut akan menyesuaikan dengan potensi keramaian dari masing-masing titik. “Ini sedang kami petakan terus,” imbuhnya.
Sekedar informasi, target PAD dari retribusi parkir tepi jalan tahun 2021 ini Rp 4 miliar. Naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2020 yang hanya Rp 1,2 miliar. Namun apabila dilihat dari capaian di tahun sebelumnya, retribusi parkir tepi jalan ini selalu melebihi target. Di tahun 2019 misalnya, PAD sektor parkir tepi jalan mendapat Rp 1,9 miliar. Naik dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 1,7 miliar. (bro)
Editor : Redaksi
