KLIKJATIM.Com | Surabaya - Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) menggelar Rapat Pleno Tahun 2021. Ada sejumlah hal yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Sekretaris Jendral DKJT Chrisman Hadi menyampaikan, bahwa kebudayaan selalu bersifat dinamis, sejalan dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Dalam rangka mengantisipasi perubahan perubahan itu, lanjut dia, DKJT melakukan perombakan struktur organisasi menjadi presidium, kemudian merintis upaya-upaya untuk mendorong pembuatan Perda/Pergub pemberdayaan kesenian.
"Kemudian melakukan riset, pelatihan-pelatihan, workshop, pemutaran film, penerbitan buku, serta meresonansi dan mengkonesikan ke ruang publik seniman dan budayawan, maupun setiap proses dan produk kegiatan kesenian dalam rangka pemberdayaan kesenian dari berbagai daerah di Jatim," ujar Chirsman di Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya, Sabtu (18/12/2021).
Chrisman juga menyampaikan sejumlah keresahan pengurus dalam menjalankan programnya, terutama di masa pandemi Covid-19. Pandemi, kata dia, bukan saja menurunkan jumlah kegiatan, tetapi juga dimensi nilai berkesenian.
"Ini berkaitan dengan dominasi tafsir birokrasi bahwa ukuran keberhasilan DKJT adalah penyerapan anggaran dan pengidentifikasian seniman dan budayawan. Dominasi tafsir birokrasi ini bisa mengancam eksistensi Dewan kesenian yang mandat utamanya adalah membentuk karakter bangsa," bebernya.
Oleh sebab itu, ia menyebut bahwa dewan kesenian harus menawarkan nilai, bukan sekedar menawarkan kegiatan. "Harus dicermati dan dikritisi bahwa dominasi tafsir birokrasi bisa mendegradasi eksistensi DKJT," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Majlis Pertimbangan DKJT Setya Yuwana Sadikan mengatakan, pemikiran dan gagasan DKJT sangat penting dalam upaya pembangunan kebudayaan di Jatim.
"Sebagai mitra bagi pemerintah provinsi terkait dengan pengembangan dan pelestarian seni budaya. DKJT mampu menyediakan konsep, gagasan, memberikan usulan, pertimbangan, dan atau evaluasi kepada Pemprov Jatim tentang strategi dan kebijakan pembangunan seni budaya di Jawa Timur," jelas Yuwana.
Ia juga menyampaikan pentingnya sinergitas DKJT dengan pemprov dan juga seniman dan budayawan sebagai mitra kerja. Menurutnya, DKJT harus tetap menjaga hubungan dan membangun kerjasama. "Namun tetap menjaga peran dan fungsinya di dalam memberdayakan kesenian, seniman dan budayawannya yang mencakup sang kreator dan pendukung sang kreator," katanya.
Senada, Perwakilan Disbudpar Jatim Bidang Cagar Budaya Sejarah Dwi Supranto menyampaikan pentingnya sinergitas DKJT dengan Pemprov Jatim. Menurutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.
"Karenanya juga memfasilitasi pemajuan Dewan Kesenian Jawa Timur dalam segala aspeknya. Termasuk memfasilitasi proses dan produk kegiatan Dewan Kesenian Jawa Timur melalui digitalisasi," ungkapnya.
Di akhir rapat pleno, segenap BPH serta anggota tiap departement sepakat untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah. "Kelembagaan ini yang terkait dengan instansi pemerintah, untuk itu bagaimana membangung komunikasi dengan pemerintah yang harus baik. Baik komunikasi secara verbal maupun non verbal,” kata Perwakilan Presidium Noor Mukhlas.
"Kedudukan Dewan Kesenian Jawa Timur dalam pemerintah provinsi menjadi equal sehingga tercapai tujuan baik dari pemerintah provinsi maupun para seniman untuk mendapat kedudukan yang sama dengan sama dengan organisasi lainnya," tandasnya.(mkr)
Editor : Redaksi
