KLIKJATIM.Com l Surabaya - Aksi Ngontel Warga dari Banyuwangi ke Surabaya yang menuntut pencabutan izin tambang di kawasan Tumpang Pitu membuat DPRD Jatim penasaran. Mereka akan meninjau lokasi dan menemui warga terdampak tambang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hermanto mengatakan, dalam waktu dekat akan mengusulkan ke pimpinan Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pertambangan untuk turun ke Banyuwangi. Hal ini penting dilakukan agar anggota dewan mengetahui masalah di pertambangan Tumpang Pitu secara langsung.
[irp]
“Kalau perlu sidak dan menemui pihak-pihak terkait untuk pertambangan Tumpang Pitu. Mengingat kegiatan pertambangan disana sudah berjalan,”jelas mantan Ketua DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2020).
Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Sabron Djamil Pasaribu berharap Pemprov Jatim menghentikan sementara pengoperasian tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi. Alasannya, warga setempat menolak adanya tambang tersebut.
“Pertambangan yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) dihentikan dulu pengoperasiannya,” pintanya.
[irp]
Politisi asal Partai Golkar ini meminta Pemprov Jatim turun tangan untuk melakukan investigasi permasalahan di lokasi pertambangan.
“Ada penolakan tentunya ada dampak merugikan bagi warga. Kami minta dilakukan inventarisasi permasalahan disana. Jangan sampai ada yang dirugikan terkait pertambangan di sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Puluhan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggran Banyuwangi menggelar aksi ‘ngonthel‘ atau bersepeda angin bersama dari Banyuwangi ke Surabaya untuk menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Kepada Gubernur Jatim, mereka ingin menyampaikan penolakan atas rencana eksplorasi tambang emas yang hendak dilakukakan PT Bumi Sukses Indo (BSI) dan PT Damai Sukses Indo (DSI), anak perusahaan Merdeka Cooper Gold, di desa mereka. Area yang jadi sasaran eksploitasi pertambangan adalah Gunung Salakan, Lompongan, Genderuwo dan sekitarnya.
Kedua perusahaan pertambangan tersebut diberikan izin di kawasan pesisir selatan Banyuwangi, yaitu Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Warga menolak penambangan tersebut karena akan berdampak mata air kering dan akan menimbulkan dampak sosial lainnya bagi warga Banyuwangi khususnya di sekitar lokasi pertambangan. (tryk/bro)
Editor : Redaksi
Buntut Pembongkaran Nenek Elina, Warga Surabaya Tuntut Bubarkan Ormas Preman
KLIKJATIM.Com I Surabaya - Massa dari bonek, komunitas ojek online (ojol), dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya menyatakan sikap atas dugaan…
Komunitas Honda Malang Turut Memeriahkan Peluncuran Regional All New Honda Vario 125
Sebanyak 15 anggota komunitas Honda tersebut turut ambil bagian sebagai wujud antusiasme menyambut generasi terbaru skutik 125cc Honda tersebut.…
Libur Nataru, Lonjakan Penumpang di Stasiun Bojonegoro Capai Puluhan Ribu
Mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai menunjukkan peningkatan signifikan di Stasiun Bojonegoro.…
Hexa Reef Ubah Ancaman Abrasi Jadi Peluang Ekonomi Pesisir Bangkalan
KLIKJATIM.Com | Bangkalan — Pemasangan terumbu buatan menjadi titik balik bagi kawasan pesisir Bangkalan. Di Pantai Pasir Putih Tlangoh, Desa Tlangoh, K…
Diduga Selewengkan APBDes 2019, Mantan Kades di Bangkalan Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Kepolisian Resor Bangkalan resmi menetapkan MS, mantan Kepala Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.…
RATU Umumkan Akuisisi Saham Kontraktor Hulu Migas Selat Madura
KLIKJATIM.Com I JAKARTA - PT Raharja Energi Madura (REM) mengumumkan transaksi pembelian saham SMS Development Limited. Berdasar keterbukaan informasi di Bursa…