KLIKJATIM.Com l Surabaya - Aksi Ngontel Warga dari Banyuwangi ke Surabaya yang menuntut pencabutan izin tambang di kawasan Tumpang Pitu membuat DPRD Jatim penasaran. Mereka akan meninjau lokasi dan menemui warga terdampak tambang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hermanto mengatakan, dalam waktu dekat akan mengusulkan ke pimpinan Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pertambangan untuk turun ke Banyuwangi. Hal ini penting dilakukan agar anggota dewan mengetahui masalah di pertambangan Tumpang Pitu secara langsung.
[irp]
“Kalau perlu sidak dan menemui pihak-pihak terkait untuk pertambangan Tumpang Pitu. Mengingat kegiatan pertambangan disana sudah berjalan,”jelas mantan Ketua DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2020).
Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Sabron Djamil Pasaribu berharap Pemprov Jatim menghentikan sementara pengoperasian tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi. Alasannya, warga setempat menolak adanya tambang tersebut.
“Pertambangan yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) dihentikan dulu pengoperasiannya,” pintanya.
[irp]
Politisi asal Partai Golkar ini meminta Pemprov Jatim turun tangan untuk melakukan investigasi permasalahan di lokasi pertambangan.
“Ada penolakan tentunya ada dampak merugikan bagi warga. Kami minta dilakukan inventarisasi permasalahan disana. Jangan sampai ada yang dirugikan terkait pertambangan di sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Puluhan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggran Banyuwangi menggelar aksi ‘ngonthel‘ atau bersepeda angin bersama dari Banyuwangi ke Surabaya untuk menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Kepada Gubernur Jatim, mereka ingin menyampaikan penolakan atas rencana eksplorasi tambang emas yang hendak dilakukakan PT Bumi Sukses Indo (BSI) dan PT Damai Sukses Indo (DSI), anak perusahaan Merdeka Cooper Gold, di desa mereka. Area yang jadi sasaran eksploitasi pertambangan adalah Gunung Salakan, Lompongan, Genderuwo dan sekitarnya.
Kedua perusahaan pertambangan tersebut diberikan izin di kawasan pesisir selatan Banyuwangi, yaitu Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Warga menolak penambangan tersebut karena akan berdampak mata air kering dan akan menimbulkan dampak sosial lainnya bagi warga Banyuwangi khususnya di sekitar lokasi pertambangan. (tryk/bro)
Editor : Redaksi
UTM Bangkalan Bangun Ekosistem Baru, Riset, Inovasi, dan Bisnis Bertemu di Kafe
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mulai membangun ekosistem baru yang mempertemukan riset, inovasi, pendidikan, dan kewirausahaan.…
DK3P Jatim Usulkan Edukasi K3 Terintegrasi di SMK, Bekal Siswa Sebelum Terjun ke Industri
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai perlu dibangun sejak seseorang masih berada di bangku sekolah. L…
Desa Binaan PLN di Semarang Raih Penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Nasional 2026
KLIKJATIM.Com | Semarang – Desa Lerep, Kabupaten Semarang, berhasil meraih penghargaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Terbaik Tingkat Nasional 2026 k…
Ketua DPRD Gresik Dukung RUU Perampasan Aset, Tekankan Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum
KLIKJATIM.Com | Gresik – Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menyatakan dukungan terhadap pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) P…
Tak Terima Kliennya Ditahan, Kuasa Hukum Eks Kepala Dinas Pendidikan Sampang Siapkan Permohonan Penangguhan Penahanan
Terjerat Kasus Korupsi, Kuasa Hukum Eks Kepala Dinas Pendidikan Sampang Siapkan Permohonan Penangguhan Penahanan …
Selebgram Ratu Felisha Diperiksa Polda Jatim Terkait Dugaan Endorse Arisan Online Bodong
Selebgram Ratu Felisha memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Ia dimintai keterangan terkait du…