KLIKJATIM.Com l Surabaya - Aksi Ngontel Warga dari Banyuwangi ke Surabaya yang menuntut pencabutan izin tambang di kawasan Tumpang Pitu membuat DPRD Jatim penasaran. Mereka akan meninjau lokasi dan menemui warga terdampak tambang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hermanto mengatakan, dalam waktu dekat akan mengusulkan ke pimpinan Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pertambangan untuk turun ke Banyuwangi. Hal ini penting dilakukan agar anggota dewan mengetahui masalah di pertambangan Tumpang Pitu secara langsung.
[irp]
“Kalau perlu sidak dan menemui pihak-pihak terkait untuk pertambangan Tumpang Pitu. Mengingat kegiatan pertambangan disana sudah berjalan,”jelas mantan Ketua DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2020).
Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Sabron Djamil Pasaribu berharap Pemprov Jatim menghentikan sementara pengoperasian tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi. Alasannya, warga setempat menolak adanya tambang tersebut.
“Pertambangan yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) dihentikan dulu pengoperasiannya,” pintanya.
[irp]
Politisi asal Partai Golkar ini meminta Pemprov Jatim turun tangan untuk melakukan investigasi permasalahan di lokasi pertambangan.
“Ada penolakan tentunya ada dampak merugikan bagi warga. Kami minta dilakukan inventarisasi permasalahan disana. Jangan sampai ada yang dirugikan terkait pertambangan di sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Puluhan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggran Banyuwangi menggelar aksi ‘ngonthel‘ atau bersepeda angin bersama dari Banyuwangi ke Surabaya untuk menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Kepada Gubernur Jatim, mereka ingin menyampaikan penolakan atas rencana eksplorasi tambang emas yang hendak dilakukakan PT Bumi Sukses Indo (BSI) dan PT Damai Sukses Indo (DSI), anak perusahaan Merdeka Cooper Gold, di desa mereka. Area yang jadi sasaran eksploitasi pertambangan adalah Gunung Salakan, Lompongan, Genderuwo dan sekitarnya.
Kedua perusahaan pertambangan tersebut diberikan izin di kawasan pesisir selatan Banyuwangi, yaitu Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Warga menolak penambangan tersebut karena akan berdampak mata air kering dan akan menimbulkan dampak sosial lainnya bagi warga Banyuwangi khususnya di sekitar lokasi pertambangan. (tryk/bro)
Editor : Redaksi
Tegaskan Penguatan Kesejahteraan Pekerja, Presiden Prabowo Soroti Pengesahan UU PPRT dan Kenaikan Bagi Hasil Ojol
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis pemerintah di bidang ketenagakerjaan…
HUT RI ke-81 di Jember: Doa Lintas Agama hingga Konser Gratis Ndarboy Genk
KLIKJATIM.Com | Jember — Pemerintah Kabupaten Jember mengemas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan rangkaian kegiatan yang memadukan a…
Kinerja Semester I 2026 Menguat, SGN Pacu Produktivitas dan Transformasi Industri Gula
KLIKJATIM.Com | SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mencatat perkembangan positif sepanjang Semester I 2026. Capaian tersebut menjadi pijakan perusahaan …
Peringati HUT ke-81 RI di Kabupaten Bojonegoro, Bawa Sinergi dan Semangat Kemerdekaan Dorong Pembangunan Daerah
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berlangsung khidmat sekaligus meriah.…
Bantuan Gempa NTT Dikirim Lewat MV Tidar, KSOP Tanjung Perak dan Pelindo Group Bersinergi
KLIKJATIM.Com | Surabaya — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diwujudkan melalui kolaborasi antara Kantor K…
PLN Pastikan Listrik Andal, Upacara HUT ke-81 RI di Berbagai Daerah Berlangsung Lancar
KLIKJATIM.Com | Jakarta — PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik tetap andal selama pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 K…