KLIKJATIM.Com l Surabaya - Aksi Ngontel Warga dari Banyuwangi ke Surabaya yang menuntut pencabutan izin tambang di kawasan Tumpang Pitu membuat DPRD Jatim penasaran. Mereka akan meninjau lokasi dan menemui warga terdampak tambang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hermanto mengatakan, dalam waktu dekat akan mengusulkan ke pimpinan Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pertambangan untuk turun ke Banyuwangi. Hal ini penting dilakukan agar anggota dewan mengetahui masalah di pertambangan Tumpang Pitu secara langsung.
[irp]
“Kalau perlu sidak dan menemui pihak-pihak terkait untuk pertambangan Tumpang Pitu. Mengingat kegiatan pertambangan disana sudah berjalan,”jelas mantan Ketua DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2020).
Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Sabron Djamil Pasaribu berharap Pemprov Jatim menghentikan sementara pengoperasian tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi. Alasannya, warga setempat menolak adanya tambang tersebut.
“Pertambangan yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) dihentikan dulu pengoperasiannya,” pintanya.
[irp]
Politisi asal Partai Golkar ini meminta Pemprov Jatim turun tangan untuk melakukan investigasi permasalahan di lokasi pertambangan.
“Ada penolakan tentunya ada dampak merugikan bagi warga. Kami minta dilakukan inventarisasi permasalahan disana. Jangan sampai ada yang dirugikan terkait pertambangan di sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Puluhan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggran Banyuwangi menggelar aksi ‘ngonthel‘ atau bersepeda angin bersama dari Banyuwangi ke Surabaya untuk menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Kepada Gubernur Jatim, mereka ingin menyampaikan penolakan atas rencana eksplorasi tambang emas yang hendak dilakukakan PT Bumi Sukses Indo (BSI) dan PT Damai Sukses Indo (DSI), anak perusahaan Merdeka Cooper Gold, di desa mereka. Area yang jadi sasaran eksploitasi pertambangan adalah Gunung Salakan, Lompongan, Genderuwo dan sekitarnya.
Kedua perusahaan pertambangan tersebut diberikan izin di kawasan pesisir selatan Banyuwangi, yaitu Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Warga menolak penambangan tersebut karena akan berdampak mata air kering dan akan menimbulkan dampak sosial lainnya bagi warga Banyuwangi khususnya di sekitar lokasi pertambangan. (tryk/bro)
Editor : Redaksi
Khofifah Undang Warga Jatim Meriahkan Tahun Baru Islam Lewat Jalan Sehat di Al Akbar
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat Jawa Timur memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah m…
Jatim Pimpin Ekonomi Perhutanan Sosial Nasional, Khofifah Fokus Perkuat Agroforestri Kopi
KLIKJATIM.Com | Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk terus meningkatkan kapasitas u…
DPRD Jember Teken Pakta Integritas, Siap Kawal Empat Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
KLIKJATIM.Com | Jember – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan K…
Suarakan #IndonesiaCemas, 500 Mahasiswa Kepung DPRD Jember Soroti Kelangkaan Pertalite hingga MBG
KLIKJATIM.Com | Jember – Gelombang protes mahasiswa berskala besar mengguncang pusat Pemerintahan Kabupaten Jember…
Melejit 10,79 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Lamongan Tertinggi Kedua se-Jawa Timur
KLIKJATIM.Com | Lamongan — Roda perekonomian di Kabupaten Lamongan mencatatkan performa impresif dan bergerak di tren positi…
Pemkab Gresik Siapkan Pilkades 2026 dengan Sistem Digital E-Voting
KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik terus mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Salah satu langkah yang t…