KLIKJATIM.Com | Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses sertifikasi aset daerah untuk memberikan kejelasan status tanah dan bangunan aset daerah, sehingga diharapkan bisa mencegah potensi korupsi atau penguasaan oleh pihak lain. Saat ini tim percepatan sertifikasi aset daerah yang dibentuk oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali masih terus melakukan verifikasi dan validasi data aset.
[irp]
Hingga kini, total ada 1.926 bidang aset yang sudah masuk sistem Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan akan diproses untuk diajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dari jumlah tersebut yang sudah diinventarisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo serta diajukan ke BPN tercatat sebanyak 1.357 bidang aset.
BPKAD menargetkan sampai akhir tahun 2021 ada penambahan 350 bidang aset lagi yang rampung dan diajukan ke BPN. Sehingga total sampai akhir tahun ditarget bisa mencapai 1.707 bidang aset.
“Sesuai arahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), semua aset milik pemerintah wajib disertifikasi. Ini untuk menghindari penyalahgunaan untuk menghindari korupsi,” ujar Bupati Muhdlor, Selasa (14/12/2021).
“Tim percepatan sudah kita bentuk November kemarin dan sampai hari ini berhasil memproses 1.357 bidang aset dan sudah diserahkan ke BPN untuk dilakukan verifikasi lapangan,” sambungnya.
Penyelamatan aset milik Pemkab Sidoarjo itu juga melibatkan 40 pemuda yang tergabung dalam relawan “Ranger Aset Daerah”. Adapun tugas relawan pemuda ini untuk membantu verifikasi data di lapangan, termasuk survei dan pengukuran.
Dia mengungkapkan, bidang aset yang dilakukan percepatan sertifikasi di antaranya Ruas Jalan Kabupaten, Rumah Dinas Pengairan, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Negeri. Kemudian Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Prasarana Umum atau Fasilitas Umum, Gedung dan Perkantoran milik Pemkab Sidoarjo, termasuk rumah dinas dokter puskesmas dan pasar.
“Penyelamatan aset Pemkab ini harus cepat dilakukan untuk mencegah potensi korupsi, termasuk diambil atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, kita libatkan relawan yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kita libatkan dalam verifikasi lapangan, kemudian data itu akan diproses dan dicek oleh BPKAD Sidoarjo,” terang Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.
Diketahui bahwa bidang aset yang paling banyak ada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU-BM & SDA) dengan total 920 bidang. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 513 bidang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada 159 bidang, BPKAD ada 70 bidang, Dinas Kesehatan ada 51 bidang, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang ada 32 bidang dan sebagian ada di OPD lain. (nul)
Editor : Catur Rini
