KLIKJATIM.Com | Surabaya - Dalam rangka menyambut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur saling bersinergi.
Sinergitas itu dibangun agar meminimalisir ketidaktepatan dan keterlambatan pembangunan antar daerah. Apalagi percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur menjadi agenda prioritas penting dalam kemajuan Jatim ke depan.
Selain itu, mantan Menteri Sosial tersebut juga menyentil agar setiap OPD tidak mendahulukan ego masing-masing. Apalagi berkompetisi untuk menonjolkan daerah dan bidangnya masing-masing.
"Jauhkan dari kemungkinan ego OPD, kita adalah birokrasi Pemprov, tidak ada kompetisi titik. Kita harus melakukan kolaborasi karena kita ada pada suprasistem," tegas Khofifah saat ditemui usai melaksanakan apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan Surabaya, Senin (17/2/2020).
[irp]
Diterangkan Khofifah, Pemrov saat ini semakin gencar melaksanakan proyek investasi berbasis pariwisata di Jawa Timur. Salah satunya BTS (Bromo, Tengger, Semeru) yang akan menjadi salah satu pusarannya.
Itu sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tahun lalu.
Khofifah menganggap kawasan BTS merupakan kawasan dengan keindahan dan panoramanya yang sangat mewah. Dengan segudang potensi alam dan karakter masyarakat yang begitu berbeda.
[irp]
Sehingga kawasan tersebut perlu dikembangkan lebih baik lagi. Utamanya dalam hal wisata.
Di Jawa Timur, tentunya kebutuhan koordinasi terkait pembangunan BTS seharusnya tidaklah hanya melalui beberapa kabupaten di sekitarnya, melainkan dengan Kepala Daerah pula. Untuk itu, ia mendorong agar pola koordinasi ini bisa terkoneksi dari atas hingga ke bawah. Begitupun sebaliknya.
"Tadi saya sampaikan kalau BTS koordinasinya tidak hanya dengan pariwisata, atau dengan kabupaten di sekitarnya, tapi juga dengan Kepala Daerah. Dan itu juga tidak bisa sendiri, harus dengan perhubungan, perhubungan pun tidak hanya dengan dinas tapi dengan kementerian juga," pungkasnya. (nk/min)
Editor : Redaksi
