KLIKJATIM.Com | Surabaya - Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya menuntaskan polemik seragam, yang terlanjur dibeli orang tua siswa yang berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
[irp]“Mantab!. Saya memberikan dua jempol bagi Pemkot Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang bergerak cepat menyelesaikan masalah seragam ini. Saya tidak menyangka masalah ini bisa selesai secepat ini. Bayangan saya mungkin nanti saat PAK (perubahan anggaran keuangan),” kata Khusnul, saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).
Untuk diketahui, seluruh koperasi sekolah SMP Negeri di Surabaya mulai mengembalikan uang seragam yang terlanjur dibeli orang tua dari kalangan MBR. Pengembalian ini sesuai perintah Wali Kota Surabaya, karena siswa MBR nanti akan mendapat seragam gratis dari Pemkot Surabaya.
Ia juga mengatakan, Pemkot Surabaya saat ini sudah berada di jalur yang benar. Sama seperti saat Surabaya dipimpin Tri Rismaharini. Saat ada keluhan dari masyarakat, langsung direspon cepat.
Agar masalah seragam ini tidak terulang lagi, Khusnul meminta dinas terkait untuk segera mengirim data siswa dari kalangan MBR ke sekolah, baik yang dierima di sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya agar koperasi sekolah tidak menjual seragamnya ke siswa keluarga MBR, karena akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya.
“Ke depan saya berharap bantuan seragam yang diterima siswa MBR bukan berupa bahan kain, tapi sudah berbentuk baju siap pakai. Pembuatan bajunya nanti bisa bekerjasama dengan UMKM. Ini bagian dari pemberdayaan UMKM di Surabaya juga,” ungkap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Agar kualitas pendidikan di Surabaya lebih meningkat, Khusnul berharap ada partisipasi publik yang ikut mendorongnya. Contohnya seperti adanya bantuan dari dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan, untuk membantu fasilitas sekolah atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang kurang mampu.
“Partisipasi publik untuk menjaga mutu pendidikan Surabaya sebagai barometer pendidikan di Indonesia ini harus dijaga dan ditingkatkan. Biaya pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tapi juga bisa gotong royong dengan pihak swasta seperti perusahaan melalui CSR-nya,” tandasnya. (rtn)
Editor : Redaksi
Kuasa Hukum Eks Kadisdik Sampang Ajukan Justice Collaborator
KLIKJATIM.Com | Sampang - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 pada…
Dari Pengakuan Korban, Polisi Bongkar Dugaan Kekerasan Seksual di Rubaru Sumenep
KLIKJATIM.Com | Sumenep - Upaya mencari perlindungan menjadi pintu awal terungkapnya dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 17 tahun di Kecam…
Huawei Buka Gerai Resmi Pertama di Gresik, Sasar Konsumen hingga Bojonegoro
Huawei resmi membuka gerai pertamanya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berlokasi di lantai LG Icon Mall Gresik, tepat di samping Transmart, Huawei Store tersebu…
Kemenhub Tinjau Penerapan Green Port di Terminal Teluk Lamong Dukung NZE 2060
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc. meninjau penerapan konsep Green Port di PT Terminal Teluk Lamong (…
Kekeringan di Sumenep Kian Meluas, 62 Desa Ditetapkan Berstatus Tanggap Darurat
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Sumenep, Madura, menunjukkan eskalasi yang signifikan.…
Sesi Offline Megpreneur 2026 Lamongan Berakhir, Inkubasikan Inovasi Bisnis hingga Agripreneur
KLIKJATIM.Com | Lamongan – Rangkaian sesi offline program inkubasi wirausaha muda Megpreneur (Megilan Preneur) 2026 resmi ditutup oleh Bupati Lamongan Yuhronur…