KLIKJATIM.Com | Surabaya - Kasus Covid-19 di Kabupaten Mojokerto melonjak. Berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran Forkopimda Mojokerto bersama Pemprov Jatim.
[irp]
Dari hasil rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak menyampaikan sejumlah tindakan yang sudah dilakukan Pemkab Mojokerto dalam menangani lonjakan kasus Covid-19. Pertama, mengidentifikasi risiko terkait agenda hajatan pernikahan. Data di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI mencatat sekitar 800 pasangan akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat.
"Tentu ini menjadi atensi kita bersama. Mungkin ada peraturan, akad diperbolehkan tapi hajatan untuk sementara waktu ditiadakan," tegas Emil, Rabu (30/6/2021).
Kedua, sebagai kawasan industri dan tulang punggung ekonomi Jatim, Emil mengimbau Pemkab Mojokerto untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beberapa perusahaan. Sehingga dapat mengawasi sekaligus mendata para pekerja yang tidak ber-KTP Mojokerto.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah para pekerja pulang atau bolak balik ke kampung halamannya. "Biasanya, mereka memiliki potensi sangat tinggi untuk pulang ke kampung halaman, utamanya di akhir pekan," jelasnya.
Ketiga, lanjut Emil, potensi adanya penyebaran virus mutasi varian baru delta B 1617.2 dinilai sangat cepat. Dia pun meminta rumah sakit di Kabupaten Mojokerto selektif menerima kunjungan di tengah melonjaknya virus Covid-19.
Apalagi saat ini total ketersediaan kapasitas tempat tidur di Kabupaten Mojokerto sebanyak 539 unit. Rinciannya, 380 bed di RS khusus bagi pasien penderita Covid-19 gejala sedang hingga berat. Sedangkan untuk gejala ringan dirawat di puskesmas.
"Ada 139 bed di puskesmas kemudian 20 bed untuk ICU di rumah sakit," urainya.
Emil mengingatkan soal pentingnya pemisahan antara pasien suspect dengan pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 berstatus gejala ringan. "Ini tidak bisa digabung. Risikonya orang-orang yang masih sama-sama suspect kalau berinteraksi bisa positif," ungkap dia.
Sementara soal kluster, Emil menyampaikan ada 472 kluster dari total 1.342 kasus di Jatim. Untuk mencegah munculnya kluster baru, dia berharap Kabupaten Mojokerto menunjukkan kedisiplinan dalam menerapkan tracing.
Saat ini Pemkab Mojokerto pun sudah menerapkan penanganan intensif, yakni ketika ada 1 pasien positif maka dilakukan tracing kepada 20 hingga 25 orang. Untuk memperkuat tracing, BPBD Jatim akan membantu pengadaan antigennya.
"Arahan Ibu Gubernur Khofifah, BPBD akan terus memantau sinergi apa yang bisa kita bangun dalam kaitan dengan proses tracing," tandasnya. (nul)
Editor : Redaksi